PENGUMUMAN HASIL UJIAN ULANG KE-1 PLPG TAHUN 2014 Tahap ke-1 s.d Tahap ke-5 rayon 107 universitas lampung

PENGUMUMAN HASIL UJIAN ULANG KE-1 PLPG TAHUN 2014
Tahap ke-1 s.d Tahap ke-5

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPG Kemendikbud Tahun 2014 berikut kami sampaikan beberapa informasi :

  • Daftar Peserta Lulus dan Mengulang dapat dilihat [DISINI]
  • Surat Pengantar dapat dilihat [DISINI]
  • Ketentuan Ujian Ulang 2 dapat dilihat [DISINI]
  • Ruang Tempat Ujian Ulang 2 di Lingkungan FKIP Unila [Unduh Ruang klik disini]
  • Denah Kampus FKIP Unila [klik disini]

Bagi Peserta yang dinyatakan Belum Lulus wajib mengikuti Ujian Ulang 2 yang akan diadakan pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 pkl. 07.30 WIB dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  • Peserta wajib membawa pena, alas dan pensil 2B sepecial for computer
  • Peserta yang mengikuti ujian ulang peer teaching membawa salah satu RPP hasil workshop, SSP, LKS, dan alat peraga yang diperlukan
  • Seragam ujian ulang : Bagi PNS memakai seragam Pakaian Dinas Harian (Pakaian pemda) Bagi non PNS memakai Pakaian Dinas Yayasan, bagi peserta yang mengikuti praktik Mapel olah raga menggunakan kaos dan celana training
  • Berusaha melakukan perjokian pada waktu ujian ulang langsung dinyatakan GUGUR.

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS segera melakukan pemberkasan baik secara kolektif maupun perorangan diantar langsung ke sekretariat Sertifikasi Guru Rayon 107 Universitas Lampung.  Kelengkapan berkas dikumpulkan Tepat waktu pada tanggal 25 Oktober 2014 pkl. 08.30 s.d pkl 16.00 WIB (panitia tidak akan menerima berkas diluar jadwal yang sudah ditentukan) dengan memperhatikan data-data yang dikumpul terdiri atas :

  • Cek kembali biodata melalui alamat http://sertifikasi.fkip.unila.ac.id
  • Biodata dianggap final (tidak ada perbaikan) karena peserta diberi kesempatan perbaikan data sebelum masuk kelas PLPG
  • Cetak biodata bermaterai Rp.6000 secara online dialamathttp://sertifikasi.fkip.unila.ac.id 
  • Foto ukuran 3×4 berwarna terbaru sebanyak 4 lembar (dibelakang foto ditulis nama dan no peserta)
  • Foto copy Ijazah akhir  yang sudah dilegalisir.
  • Kelengkapan berkas dimasukan dalam map folio berwarna hijau
  • Berkas dikumpul baik kolektif/perorangan dikumpulkan di gedung Sekretariat Sertifikasi Guru Rayon 107 Universitas Lampung Kelengkapan berkas dikumpulkan Tepat waktu pada tanggal 25 Oktober 2014 pkl. 08.30 s.d pkl 16.00 WIB (panitia tidak akan menerima berkas diluar jadwal yang sudah ditentukan).

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih.
PSG Rayon 107 Universitas Lampung

BUKU KURIKULUM 2013 KELAS 2 , 4, DAN 5

BUKU KELAS 2

2_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_SISWA

COVER BG KLS2 TM1 Hidup Rukun

COVER BS KLS2 TM1 Hidup Rukun

2_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_SISWA

2_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_SISWA

2_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_SISWA

BUKU KELAS 4

3_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_GURU_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_SISWA_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_GURU_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_SISWA_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_GURU_REVISI

3_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_SISWA_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_GURU_REVISI

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_SISWA_REVISI

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_GURU_REVISI

BUKU KELAS 5

5_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_SISWA

KUOTA TAMBAHAN PLPG RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG 2014

SUMBER : http://sergu.fkip.unila.ac.id/

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPG Kuota Tambahan Tahun 2014 berikut kami sampaikan beberapa informasi :

Bagi peserta yang sudah berstatus “OK” dapat mengikuti kegiatan PLPG sesuai dengan jadwal, jadwal kegiatan PLPG Rayon 107 akan kami informasikan lebih lanjut lewat website ini. Apabila peserta masih ada Keterangan Status belum OK cek dan segera Klarifikasi Berkas ke sekretariat Rayon 107 Universitas Lampung (Depan Gedung A Dekanat FKIP Unila) paling lambat tanggal 21 Oktober 2014 (Pkl. 08.30 s.d 16.00 WIB) apabila tidak melakukan klarifikasi berkas maka dinyatakan “GUGUR”.
Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih.

Data Dapodikdas PTK Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh Indonesia belum valid per 5 Oktober 2014

Data Dapodikdas PTK Kabupaten Lampung Selatan belum valid per 5 Oktober 2014

untuk mengetahuinya silahkan klik di bawah ini

https://www.dropbox.com/sh/4slrd34vzrjsh37/120100%20–%20Kab.%20Lampung%20Selatan.xlsx?dl=0

Untuk seluruh Indonesia silahkan klik di sini

https://www.dropbox.com/sh/o1idifluvxdmlnl/AABREOLFfBWFVqtxIdBbLJHda?dl=0

PENGUMUMAN KELULUSAN PLPG 2013 TAHAP 1 – 5 RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG

images3

UNTUK MENGETAHUI KELULUSAN DAN NILAI PLPG 2013 RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG BUKA LINK BERIKUT INI:

http://sertifikasi.fkip.unila.ac.id/

 

PENGUMUMAN

Nomor : 888/PSG/R107/20013

Bersama ini kami sampaikan hasil Kegiatan PLPG Tahap I s.d Tahap V, peserta yang dinyatakan Lulus PLPG melengkapai persyaratan :

1.      A1 yang diisi biodata lengkap di tanda tangani kepala dinas sebanyak 1 lembar

2.      Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir : 1 lembar

3.      Pas Foto Ukuran 3×4 berwarna              : 2 lembar (latar belakang warna biru, belakang foto ditulis nama dan no peserta PLPG)

4.      Form Pernyataan Identitas Diri (Nama, Tempat Tanggal Lahir Wajib sesuai Ijazah) bermaterai Rp. 6000. Form dapat di download di website

5.      Berkas dimasukkan dalam map plastik Business File (dibagian depan tulis nama,no peserta PLPG, no hp)

6.      Berkas dikumpul secara kolektif per Kecamatan, paling lambat tanggal 9 November 2013 Pukul 12.00 WIB, sudah dikumpulkan di Sekretariat PLPG Depan Gedung A FKIP Universitas Lampung.

Peserta PLPG Tahap I s.d Tahap V yang dinyatakan belum lulus, diberi kesempatan mengulang ujian ulang sebanyak 2 kali.

Ujian Ulang I PLPG 2013 untuk peserta Tahap Is.d Tahap V akan dilaksanakan pada hari Selasa, pada tanggal 29 Oktober 2013 bertempat Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:http://psg15.um.ac.id/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

  1. Ujian Ulang I Peserta PLPG Rayon 107 Universitas Lampung Tahap I – Tahap V dilaksanakan pukul : 08.00 WIB (peserta datang terlambat lebih dari 15 menit tidak boleh mengikuti ujian).
  2. Peserta Ujian Ulang Wajib hadir 30 menit sebelum ujian dimulai.
  3. Ujian Tulis Nasional (UTN) dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB.
  4. Ujian Tulis Lokal (UTL) dimulai pukul 10.30 WIB dan berakhir pukul 11.50 WIB.
  5. Peserta Ujian Ulang wajib membawa peralatan tulis : Pensil 2B (Special for Computer),Alat Pembulat Lembar Jawaban Komputer (LJK),Rautan,Ballpoint, Papan alas.
  6. Peserta Ujian Ulang yang mengulang Ujian Praktik wajib membawa : Perangkat Pembelajaran.
  7. Bila berhalangan hadir, harap mengirimkan surat pemberitahuan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

                                                                        Dekan FKIP Universitas Lampung,

Selaku Ketua Pelaksana Rayon 107

Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan

                                                                        Dto,

                                                                        Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si.

                                                                        NIP 19600315 198503 1 003

Tembusan Yth:

1.    Rektor Universitas Lampung

2.    Kepala LPMP Provinsi Lampung

3.    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN PLPG KEMENAG 2012 RAYON IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN PLPG KEMENAG 2012 RAYON IAIN RADEN INTAN LAMPUNG DAPAT DIUNDUH DI BAWAH INI:

PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PLPG SUSULAN TAHUN 2012

PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PLPG SUSULAN TAHUN 2012

UNTUK HASIL PLPG KEMENAG LAINNYA KLIK LINK BERIKUT:

http://fakultas-tarbiyah.com/home

 

 

 

SIMULASI SOAL UKA ONLINE 2013

Simulasi Soal Uji Kompetensi Guru (UKG) Online

DARI  http://ukgonline.com/soal/resmi.html

Mencoba Tampilan Biasa ¤ Beda versi Simulasi dan Tryout

 

Latest Post

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP V (TES KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUT EKSTERNAL UNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP V (TES KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUT EKSTERNAL UNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Kembali
Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Customer Service Tingkat Diploma III (D3) Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan Lulus sebagaimana daftar terlampir  di bawah ini.

 

Bagi peserta yang dinyatakan lulus supaya hadir pada :

HariTanggal

Pukul

Acara

::

:

:

Jum`at21 Desember 2012

07.00 s/d selesai

Pengarahan dan Tandatangan Kontrak Magang

Lokasi Tes : Auditorium Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero).Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung.
Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA
2. Peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3.  Peserta wajib membawa :a.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.

b.  Asli Ijazah D3.

c.  Asli Transkrip Nilai.

d.  Surat Keterangan Bebas Narkoba

e.  Membawa  Materai Rp.6.000,00 2 (dua) buah.

 

 

NO NO REG NO TEST NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
1 3233 2012.KP.CS.009 ANA ISWARI SLEMAN 05/04/1990
2 9120 2012.KP.CS.012 ANNISA YUANTRI BANDUNG 11/18/1988
3 122 2012.KP.CS.013 ARI ISMAYANTI CIANJUR 02/07/1990
4 484 2012.KP.CS.026 DAVIQ HUDA NUR HAKIM SEMARANG 08/11/1989
5 11885 2012.KP.CS.044 HERI KRISTIANTORO BEKASI 12/25/1987
6 2640 2012.KP.CS.052 KHARA PUTRA KUSMAHADI BANDUNG 11/19/1989
7 12998 2012.KP.CS.055 LUCYANA E U SIAHAAN TIGALINGGA 09/11/1989
8 11720 2012.KP.CS.064 MUKHODIMAH CIREBON 07/06/1989
9 6129 2012.KP.CS.066 NILA AMALIAH SEMARANG 11/22/1988
10 12828 2012.KP.CS.080 RIA SETYA RAHAYU GRESIK 10/25/1990
11 7424 2012.KP.CS.081 RIAN HABIBI KUNINGAN 05/03/1991
12 9456 2012.KP.CS.096 SHINTA GUNUNG MERAKSA BR 12/19/1988
Published on 14 Dec 2012

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI) REKRUT EKSTERNAL UNTUK POLSUSKA TINGKAT SLTA TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI) REKRUT EKSTERNAL UNTUK POLSUSKA TINGKAT SLTA TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Kembali
Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Polsuska Tingkat SLTA Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan Lulus dan mengikuti Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) sebagaimana daftar terlampir  di bawah ini.

 

Pelaksanaan Tes Kes Laboratorium pada :

HariTanggal

Pukul

Lokasi Tes

::

:

:

Jum`at21 Desember 2012

07.00 WIB s/d selesai

Sesuai daftar terlampir

Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA.
2. Pada saat mengikuti seleksi tahap IV. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.
4. Peserta diwajibkan berpuasa pada pukul 22.00 wib sampai dengan pemeriksaan kesehatan laboratorium (tidak boleh makan, mengkonsumsi obat-obatan dan minum, kecuali minum air putih).
Keterangan : Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) akan diumumkan pada tanggal 4 Januari 2013 melalui website http://rekrut.kereta-api.co.id/

 

NO NO REG NO TES NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
DAERAH OPERASI 1 JAKARTA
LOKASI  :  BALAI PENGOBATAN MANGGARAI PT. KAI (PERSERO),  JL. BUKIT DURI UTARA  1  NO.1 MANGGARAI TEBET JAKARTA SELATAN
1 22683 2012.D1.POLSUSKA.018 ALAN PRABOWO WONOGIRI 5/13/1992
2 19209 2012.D1.POLSUSKA.078 HADI WIBOWO JAKARTA 11/14/1994
3 19985 2012.D1.POLSUSKA.109 NURDIANSYAH BANYUMAS 12/13/1990
4 16951 2012.D1.POLSUSKA.130 SAEFUL AMRI TEGAL, 1/17/1990
5 22242 2012.D1.POLSUSKA.143 SYACHRI RAMDHAN KARAWANG 4/28/1992
DAERAH OPERASI 2 BANDUNG
LOKASI :  UNIT KESEHATAN AREA 2 BANDUNG,  JL. KEBON KAWUNG NO.43 BANDUNG
1 16454 2012.D2.POLSUSKA.026 ANDI SOFYAN BANDUNG 11/8/1992
2 16004 2012.D2.POLSUSKA.029 ANDRIAN REZA BANDUNG 1/13/1993
3 13664 2012.D2.POLSUSKA.103 FAISAL ARI NUGRAHA BANDUNG 7/5/1993
4 23667 2012.D2.POLSUSKA.159 MUHAMAD NOVIAN ADIGUNA GARUT 10/10/1989
5 18383 2012.D2.POLSUSKA.188 RAMDAN BANDUNG 3/29/1990
6 17876 2012.D2.POLSUSKA.203 RISKA PRATIWI CIAMIS 10/18/1993
7 17146 2012.D2.POLSUSKA.206 RISWAN ZAMALUDIN BANDUNG 12/6/1992
DAERAH OPERASI 3 CIREBON
LOKASI :  BALAI PENGOBATAN PT. KAI (PERSERO) CIREBON,  JL. INSPEKSI NO.6 CIREBON
1 14545 2012.D3.POLSUSKA.017 AJENG TRIANI PUTRI CIREBON 7/14/1994
2 13618 2012.D3.POLSUSKA.030 ASWAR YUDHA MULYANA UJUNG PANDANG 8/11/1993
3 20289 2012.D3.POLSUSKA.037 DAVID RUBY AVANSAH CIREBON 1/21/1993
4 19317 2012.D3.POLSUSKA.077 IMAM BAYHAQI CIREBON 10/20/1991
5 23184 2012.D3.POLSUSKA.098 MOHAMAD ISA DIN CIREBON 7/21/1993
6 15369 2012.D3.POLSUSKA.130 SUCIPTO MAJALENGKA 9/3/1989
7 16531 2012.D3.POLSUSKA.140 TAHARNO CIREBON 4/14/1993
8 15295 2012.D3.POLSUSKA.152 WAHYU ISNAPUTRA PRAHADI CIREBON 2/17/1988
9 22887 2012.D3.POLSUSKA.157 YOGA PRIYANA CIREBON 4/10/1994
DAERAH OPERASI 4 SEMARANG
LOKASI  :  UNIT KESEHATAN AREA 4 SEMARANG,  JL. M.H. THAMRIN NO.3 SEMARANG
1 22604 2012.D4.POLSUSKA.054 EKA TULUS PRASETYO GROBOGAN 2/24/1988
2 23181 2012.D4.POLSUSKA.058 ELY AYASMI DEMAK 4/1/1992
3 19805 2012.D4.POLSUSKA.076 HENDRI KURNIAWAN ADI WIBOWO MAGELANG 2/21/1990
4 14488 2012.D4.POLSUSKA.090 KUKUH TRI ATMOJO KENDAL 6/8/1992
5 22069 2012.D4.POLSUSKA.127 RODHI NURKHUSAINI BLORA 4/15/1991
DAERAH OPERASI 5 PURWOKERTO
LOKASI  :  BALAI PENGOBATAN UNIT KESEHATAN AREA 5 PURWOKERTO,  JL. JEND. SOEDIRMAN GG. PERMATA PURWOKERTO
1 17962 2012.D5.POLSUSKA.026 ARFAN HIDAYAT KEBUMEN 11/7/1990
2 22451 2012.D5.POLSUSKA.029 ARIF KUSTANTO BANYUMAS 8/16/1990
3 20331 2012.D5.POLSUSKA.037 AWAL IRWANTO BANYUMAS 3/17/1989
4 18149 2012.D5.POLSUSKA.041 BAMBANG KURNIAWAN WONOSOBO 1/28/1988
5 21212 2012.D5.POLSUSKA.045 BONDAN PRIHATNOLO PURBALINGGA 5/9/1990
6 14722 2012.D5.POLSUSKA.046 BUDI CAHYO PURNOMO CILACAP 6/6/1992
7 17939 2012.D5.POLSUSKA.056 DENDY NUR HAKIM PURBALINGGA 3/16/1994
8 15083 2012.D5.POLSUSKA.085 GALIH PRABOWO PURWOKERTO 9/17/1992
9 20700 2012.D5.POLSUSKA.103 KHARISMA DONA IRLANDI PURBALINGGA 2/22/1994
10 22557 2012.D5.POLSUSKA.105 KOMARUDIN CILACAP 8/26/1989
11 17515 2012.D5.POLSUSKA.119 NOFAN PRIYANTO PURWOKERTO 11/25/1990
12 18508 2012.D5.POLSUSKA.131 PRIYO ARDHI RUBIYANTO PURWOREJO 9/12/1991
13 16749 2012.D5.POLSUSKA.132 PURNOKO BANYUMAS 1/25/1991
14 23131 2012.D5.POLSUSKA.142 RISKIADI BANYUMAS 5/9/1992
15 16193 2012.D5.POLSUSKA.150 SHOIM HIDAYAT BANYUMAS 4/24/1991
16 14517 2012.D5.POLSUSKA.174 WAHYU SETIA AJI CILACAP 12/1/1989
17 14211 2012.D5.POLSUSKA.178 YKKA TULUS SUCI HIDAYAT BANYUMAS 3/19/1991
DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA
LOKASI  :  LABORATORIUM PRAMITA,  JL. CIK DITIRO NO.17 YOGYAKARTA
1 23874 2012.D6.POLSUSKA.016 AHMAD EKO MARDIANTO SUKOHARJO 10/28/2012
2 18269 2012.D6.POLSUSKA.024 ANGGA EARIESKA BOYOLALI 2/5/1988
3 19064 2012.D6.POLSUSKA.055 DEWI KURNIA SURAKARTA 9/13/1991
4 23253 2012.D6.POLSUSKA.092 HERMAWAN WIBOWO BANTUL 11/10/1989
5 17338 2012.D6.POLSUSKA.122 NUGROHO SUSANTO BANTUL 6/24/1991
6 15714 2012.D6.POLSUSKA.149 SARWO PAMBUDI KULON PROGO 9/5/1990
7 20719 2012.D6.POLSUSKA.151 SEFYAN DWI ERYANTO BANTUL 9/14/1992
8 15967 2012.D6.POLSUSKA.165 TONIE SURIANTO BANTUL 8/7/1990
9 20036 2012.D6.POLSUSKA.166 TRI BOWO DARMANTO PURWOREJO 7/6/1991
10 20133 2012.D6.POLSUSKA.167 TRI WIDODO BANTUL 5/6/1990
DAERAH OPERASI 7 MADIUN
LOKASI  :  KANTOR DAOP 7 MADIUN,  JL. KOMPOL SUNARYO NO. 14 MADIUN
1 21676 2012.D7.POLSUSKA.006 AGUS SEPTIAN KUDUS 9/30/1990
2 19462 2012.D7.POLSUSKA.030 DENI ARDIANSYAH MADIUN 9/13/1993
3 18801 2012.D7.POLSUSKA.058 JECKY SETIA NUGRAHA S. MAGETAN 7/12/1992
4 20343 2012.D7.POLSUSKA.081 RENDY CHRISTANTO MAGETAN 7/1/1991
5 15380 2012.D7.POLSUSKA.098 WISNU WARDHANA MADIUN 10/29/1989
DAERAH OPERASI 8 SURABAYA
LOKASI  :  LABORATORIUM PRAMINTA,  JL. NGAGEL JAYA NO.71 SURABAYA.
1 22036 2012.D8.POLSUSKA.014 AKMAL HUDAEINI JEMBER 6/15/1993
2 19514 2012.D8.POLSUSKA.015 ANA WAHID SURYANA JEMBER 4/27/1994
3 21993 2012.D8.POLSUSKA.033 DENY DERMAWAN KEDIRI 8/30/1992
4 20858 2012.D8.POLSUSKA.041 DONNY PURIAWAN MALANG 5/8/1994
5 13676 2012.D8.POLSUSKA.042 DONY ADITYA SAPUTRA MALANG 10/28/2012
6 18256 2012.D8.POLSUSKA.048 ELSA NOVA WILDYANTO JEMBER 11/7/1991
7 15760 2012.D8.POLSUSKA.055 FITROH ABDUL WAHID JEMBER 3/14/1993
8 14081 2012.D8.POLSUSKA.063 HERI MUGIONO BOJONEGORO 3/5/1989
9 15204 2012.D8.POLSUSKA.101 MUHAMMAD APRI ROMADHONI SIDOARJO 4/1/1991
10 13779 2012.D8.POLSUSKA.127 RIKKY JANUARSAM P.D MOJOKERTO 1/28/1990
11 15203 2012.D8.POLSUSKA.144 SOBIUL AHMAD TUBAN 12/19/1990
12 21365 2012.D8.POLSUSKA.156 TITO YANUAR D PRATAMA MOJOKERTO 1/18/1990
SUB DIVISI REGIONAL III.1 KERTAPATI
LOKASI  :  KLINIK PRAMITA JL. VETERAN NO.173 PALEMBANG
1 14031 2012.KPT.POLSUSKA.042 BENI HIDAYAT PALEMBANG 12/13/1993
2 17012 2012.KPT.POLSUSKA.043 BERRY PURNA NUGRAHA PALEMBANG 10/2/1994
3 13669 2012.KPT.POLSUSKA.093 M. RUNZUL FAHMI PALEMBANG 11/4/1990
4 18601 2012.KPT.POLSUSKA.120 RAHMAD KURNIAWAN PALEMBANG 11/3/1989
5 14934 2012.KPT.POLSUSKA.141 SAHRUL HAMIDI PALEMBANG 6/15/1990
SUB DIVISI REGIONAL III.2 TANJUNGKARANG
LOKASI :  BALAI PENGOBATAN PT. KAI (PERSERO),  JL. KOTA RAJA NO.1 STASIUN TANJUNGKARANG
1 22940 2012.TNK.POLSUSKA.001 ACHMAD IRFAN HERANDI SUKANA BANDAR LAMPUNG 7/28/2012
2 18531 2012.TNK.POLSUSKA.020 APRIDONA TANJUNG TIGA 10/3/1988
3 13872 2012.TNK.POLSUSKA.052 EKO ARIYANTO ADIPURO 5/4/1990
4 23156 2012.TNK.POLSUSKA.062 FADILLAH ROMADON BANDAR LAMPUNG 3/18/1993
5 22190 2012.TNK.POLSUSKA.085 JUNI ISKANDAR TAMBAH MULYO 6/16/1992
6 19172 2012.TNK.POLSUSKA.114 NURUL HIDAYAT BANDAR LAMPUNG 3/8/1992

 

Published on 14 Dec 2012

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI DAN WAWANCARA) REKRUT EKSTERNALUNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

LOGO PT KAIPENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI DAN WAWANCARA)REKRUT EKSTERNALUNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012

DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

 

 

Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Customer Service Tingkat Diploma III (D3) Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan Lulus dan mengikuti Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) sebagaimana daftar terlampir  di bawah ini.

 

Pelaksanaan Tes Kes Laboratorium pada :

HariTanggal

Pukul

Lokasi Tes

::

:

:

Sabtu8 Desember 2012

07.00 WIB s/d selesai

Laboratorium BIO TEST

Jl. Naripan No. 41 Bandung.

 

Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA.
2. Pada saat mengikuti seleksi tahap IV. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.
4. Peserta diwajibkan berpuasa pada pukul 22.00 wib sampai dengan pemeriksaan kesehatan laboratorium (tidak boleh makan, mengkonsumsi obat-obatan dan minum, kecuali minum air putih). 
Keterangan : Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) akan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2012 melalui website http://rekrut.kereta-api.co.id/

 

NO NO REG NO TEST NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
1 3233 2012.KP.CS.009 ANA ISWARI SLEMAN 5/4/1990
2 9120 2012.KP.CS.012 ANNISA YUANTRI BANDUNG 11/18/1988
3 122 2012.KP.CS.013 ARI ISMIAYANTI CIANJUR 2/7/1990
4 484 2012.KP.CS.026 DAVIQ HUDA NUR HAKIM SEMARANG 8/11/1989
5 11885 2012.KP.CS.044 HERI KRISTIANTORO BEKASI 12/25/1987
6 2640 2012.KP.CS.052 KHARA PUTRA KUSMAHADI BANDUNG 11/19/1989
7 12998 2012.KP.CS.055 LUCYANA E U SIAHAAN TIGALINGGA 9/11/1989
8 11720 2012.KP.CS.064 MUKHODIMAH CIREBON 7/6/1989
9 6129 2012.KP.CS.066 NILA AMALIAH SEMARANG 11/22/1988
10 12828 2012.KP.CS.080 RIA SETYA RAHAYU GRESIK 10/25/1990
11 7424 2012.KP.CS.081 RIAN HABIBI KUNINGAN 5/3/1991
12 9456 2012.KP.CS.096 SHINTA GUNUNG MERAKSA BR 12/19/1988
Published on 03 Dec 2012

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP IV (KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUTMEN EKSTERNAL UNTUK MASINIS TINGKAT SLTA TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP IV (KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUTMEN EKSTERNAL UNTUK MASINIS TINGKAT SLTA TAHUN 2012DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

 

Berdasarkan hasil seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) Rekrut Eksternal Untuk Masinis  Tingkat SLTA Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan  Lulus  adalah sebagaimana daftar terlampir di bawah ini.  

Bagi peserta yang dinyatakan lulus supaya hadir pada :

Hari/TanggalPukul :: Senin, 3 Desember 201207.00 s/d selesai
Acara : Pengarahan dan Tandatangan Kontrak Magang
Lokasi Tes : Sesuai Daftar Terlampir
Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA
2. Peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3. Peserta wajib membawa :
a.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.
b.  Asli Ijazah terakhir.
c.  Asli NEM.
d.  Surat Keterangan Bebas Narkoba
e.  Membawa  Materai Rp.6.000,00 2 (dua) buah.

 

NO NO REG NO TEST NAMA TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
DAERAH OPERASI 1 JAKARTA
LOKASI : RUANG ARJUNA LANTAI II KANTOR DAOP 1 JAKARTA,  JL. TAMAN STASIUN NO.1 JAKARTA KOTA
1 483 2012.MAS.DI.007 ABDUL ZALIL BLORA 3/28/1988
2 6196 2012.MAS.DI.027 ADE ACHDIAT ARDIADI GARUT 12/16/1990
3 11605 2012.MAS.DI.038 ADI BASUKI CIAMIS 10/9/1991
4 4871 2012.MAS.DI.060 AGUNG HUTAMA PUTRA KULONPROGO 11/12/1988
5 8282 2012.MAS.DI.076 AGUS LAKSONO SURAKARTA 8/31/1989
6 423 2012.MAS.DI.087 AGUS SUROTO BLORA 8/19/1989
7 2514 2012.MAS.DI.090 AGUS TRI LEKSONO BREBES 8/24/1993
8 8843 2012.MAS.DI.105 AHMAD SUTRISNO TEGAL 5/26/1990
9 2017 2012.MAS.DI.127 ALAN KASTOLANI CIREBON 10/3/1993
10 11988 2012.MAS.DI.130 ALEX FANDY KHUSUMA MAGETAN 9/2/1989
11 7257 2012.MAS.DI.189 ANJAR KIRMAWAN SURAKARTA 1/30/1988
12 1290 2012.MAS.DI.191 ANTON SUDARSONO KEDIRI 10/18/1992
13 2886 2012.MAS.DI.202 ARI DWI SAPTHOMO JAKARTA 9/24/1992
14 1670 2012.MAS.DI.239 ASEP SARIPUDIN BEKASI 5/19/1993
15 9461 2012.MAS.DI.241 ASEP SUSANTO CIREBON 1/23/1989
16 11220 2012.MAS.DI.260 BAGUS SETIADI SURABAYA 8/14/1992
17 560 2012.MAS.DI.268 BARITA HAMONANGAN SINAGA RONDANG 1/12/1991
18 11124 2012.MAS.DI.271 BAYU IRAWAN BANTUL 7/3/1992
19 10558 2012.MAS.DI.281 BISRI LATIF MUSTOFA BANTUL 6/21/1988
20 329 2012.MAS.DI.296 CATUR AGUS SETIAWAN SURABAYA 8/17/1990
21 10419 2012.MAS.DI.299 CECEP SUPRIYADI CIREBON 11/7/1986
22 2703 2012.MAS.DI.332 DEDI HARTANTO PEKALONGAN 12/28/1992
23 10879 2012.MAS.DI.343 DENI NOVI PRATAMA BANJARNEGARA 11/8/1991
24 4067 2012.MAS.DI.380 DIMAS WIDYANTORO NGAWI 8/27/1994
25 9909 2012.MAS.DI.382 DINAR AKHMAD TRIFANA KARANGANYAR 6/23/1994
26 11773 2012.MAS.DI.405 DWI HARSONO MADIUN 4/13/1994
27 5862 2012.MAS.DI.410 DWI NUR WIBOWO MAGETAN 3/23/1991
28 1325 2012.MAS.DI.411 DWI PURNIAWAN BLITAR 5/7/1993
29 13965 2012.MAS.DI.415 DWIYANTO BOYOLALI 2/24/1995
30 3535 2012.MAS.DI.422 EDY CAHYONO REMBANG 11/18/1993
31 5952 2012.MAS.DI.433 EKA NUGRAHA KUNINGAN 1/12/1991
32 11563 2012.MAS.DI.440 EKO SAPUTRA MEDAN 11/1/1992
33 7919 2012.MAS.DI.441 EKO SUPRIYADI KULON PROGO 1/8/1989
34 1196 2012.MAS.DI.458 FAJAR HENDRIKA KEBUMEN 4/5/1988
35 2689 2012.MAS.DI.467 FATHAR AZMI JAKARTA 3/20/1995
36 7641 2012.MAS.DI.468 FATHIR SUPRIYONO CILACAP 1/19/1990
37 8111 2012.MAS.DI.469 FATKHURROHMAN KEBUMEN 11/11/1992
38 7034 2012.MAS.DI.479 FERRI ADE SANTO BEKASI 2/8/1992
39 12770 2012.MAS.DI.537 HASAN BASRI CIREBON 5/20/1987
40 4870 2012.MAS.DI.574 IAN JUSTIAN CIAMIS 3/9/1989
41 2747 2012.MAS.DI.620 IWAN FAUZI PEMALANG 10/5/1990
42 5577 2012.MAS.DI.625 JAKA PERMANA JAKARTA 9/10/1989
43 9160 2012.MAS.DI.637 JUANDA ANDRIAN JAKARTA 7/5/1990
44 1642 2012.MAS.DI.646 KELANA KARNA CIREBON 3/5/1987
45 4916 2012.MAS.DI.659 KURNIA ADI PUTRA BANYUMAS 7/11/1990
46 8389 2012.MAS.DI.686 MA1RUF DZIKRULLOH KEBUMEN 1/14/1995
47 4685 2012.MAS.DI.694 MAMAY KOMARUDIN SUMEDANG 1/7/1988
48 2298 2012.MAS.DI.737 MOHAMAD SUBEKHI TEGAL 2/7/1991
49 393 2012.MAS.DI.738 MOHAMAD YOGIE HERTANTO CIREBON 5/14/1988
50 205 2012.MAS.DI.745 MUADI CIREBON 9/22/1989
51 12090 2012.MAS.DI.747 MUCHAMAD ROFIK TEGAL 1/10/1986
52 12213 2012.MAS.DI.748 MUCHAMMAD YUNUS MAGELANG 1/19/1989
53 502 2012.MAS.DI.755 MUHAMAD AGUS HARTONO CIREBON 8/17/1994
54 1190 2012.MAS.DI.756 MUHAMAD AKMALUDIN JIDNI SERANG 7/23/1994
55 9209 2012.MAS.DI.782 MUHAMMAD ARIFIN JAKARTA 2/27/1992
56 5723 2012.MAS.DI.825 NASHIHUN IBNU ABBAS BEKASI 2/4/1991
57 6068 2012.MAS.DI.826 NASIH JANAN HANIEF KEBUMEN 4/19/1990
58 12063 2012.MAS.DI.828 NATSIR ALBANA TEGAL 7/11/1988
59 8021 2012.MAS.DI.836 NOPA DITIA PUTRA SEMARANG 11/1/1989
60 1654 2012.MAS.DI.837 NOPI SUSANTO CIANJUR 11/14/1993
61 1330 2012.MAS.DI.855 NURUL FIRDAUS CIREBON 6/15/1990
62 178 2012.MAS.DI.865 OKTARIYANTO EKO SAPUTRO SRAGEN 10/5/1993
63 8818 2012.MAS.DI.890 PURWO SETIO ADI KEBUMEN 8/29/1988
64 2727 2012.MAS.DI.922 REVAN KUSWENDI BREBES 2/4/1986
65 9604 2012.MAS.DI.941 RILISTYAN ADI WIBOWO PURWOKERTO 4/24/1987
66 13255 2012.MAS.DI.945 RINGGA HELSA PUTRA BANJARNEGARA 11/19/1988
67 2865 2012.MAS.DI.957 RIYADI KEBUMEN 8/26/1991
68 8055 2012.MAS.DI.958 RIYAN TRI PRABOWO GROBOGAN 4/28/1993
69 8140 2012.MAS.DI.960 RIYANTINO JOKO SAPUTRO MAGELANG 3/12/1994
70 12009 2012.MAS.DI.966 RIZKI FAJAR UTOMO PEMALANG 5/3/1994
71 924 2012.MAS.DI.971 RIZKI ZAKARIA JAKARTA 3/28/1991
72 4669 2012.MAS.DI.973 RIZKY SIGIT ADIPUTRA JAKARTA 2/25/1994
73 13054 2012.MAS.DI.982 ROKHIWAN BANYUMAS 12/17/1988
74 3139 2012.MAS.DI.983 ROMY GINAWANSYAH CIREBON 12/21/1994
75 4564 2012.MAS.DI.987 RONI RAISMAN BANDUNG 8/28/1992
76 2752 2012.MAS.DI.993 RUDI PERDIANSAH BOGOR 8/14/1992
77 6152 2012.MAS.DI.998 RUDI WIBOWO JAKARTA 6/26/1993
78 7187 2012.MAS.DI.999 RUDY FRIMA JAKARTA 4/10/1989
79 9661 2012.MAS.DI.1004 RUSMAWI SUBANG 12/8/1985
80 4856 2012.MAS.DI.1005 RUSTAMI ASNAN KEBUMEN 9/12/1989
81 6659 2012.MAS.DI.1028 SAPTAMA DWI PUTRA SLEMAN 9/17/1991
82 307 2012.MAS.DI.1035 SENDI AKHMAD FAUZY 21 SEPTEMBER 1989 9/21/1989
83 3495 2012.MAS.DI.1052 SIGIT NUGROHO SEMARANG 3/1/1990
84 5682 2012.MAS.DI.1075 SUDARMONO GUNUNGKIDUL 12/11/1987
85 3832 2012.MAS.DI.1077 SUGENG MADIUN 7/5/1990
86 13810 2012.MAS.DI.1104 SYAIDINA ALI BOGOR 1/14/1994
87 2191 2012.MAS.DI.1126 TOPAN HARIMURTI MADIUN 12/2/1992
88 7059 2012.MAS.DI.1135 TRI NUGROHO KEBUMEN 9/6/1993
89 3857 2012.MAS.DI.1137 TRI WAHYUDI KEBUMEN 6/14/1987
90 293 2012.MAS.DI.1139 TRI WIDODO SRAGEN 1/12/1989
91 6051 2012.MAS.DI.1140 TRIASMOKO RAGIL ERLANDO BREBES 8/22/1988
92 8781 2012.MAS.DI.1156 WAHYU ADITAMA CILACAP 9/17/1991
93 7439 2012.MAS.DI.1159 WAHYU BAGUS TRIYANTO BANYUMAS 9/1/1991
94 637 2012.MAS.DI.1174 WAHYUDI NUR DIANTORO BLORA 12/9/1994
95 4741 2012.MAS.DI.1178 WARSA BOGOR 5/28/1986
96 8446 2012.MAS.DI.1186 WIDYATMOKO BANYUMAS 8/14/1993
97 9264 2012.MAS.DI.1191 WISHNU WURYARADYA BLORA 10/2/1992
98 11663 2012.MAS.DI.1205 YAYAN HARI PRAMANA BANYUMAS 1/2/1995
99 6979 2012.MAS.DI.1206 YAYAN SOPIAN GARUT 6/28/1988
100 2333 2012.MAS.DI.1209 YOGA PRAMANA PURWOKERTO 8/23/1986
101 8861 2012.MAS.DI.1223 YUGO GINANJAR KEBUMEN 7/24/1991
102 6777 2012.MAS.DI.1234 YUSUF SOFYAN GARUT 4/7/1992
103 11786 2012.MAS.DI.1236 ZAENAL ABIDIN SEMARANG 7/2/1990
104 4745 2012.MAS.DI.1243 ZANUARDI NUGROHO JATI SLEMAN 1/2/1993
SUB DIVISI REGIONAL III.2 TANJUNGKARANG
LOKASI : KANTOR SUB DIVRE III.2 TANJUNGKARANG, JL. TEUKU UMAR NO.23  BANDAR LAMPUNG
1 5628 2012.TNK.MAS.067 ALI MUHAMAD FAUZI PALEMBANG 4/15/1993
2 3713 2012.TNK.MAS.079 ANDIKA JONATA KOTABUMI 12/30/1987
3 11154 2012.TNK.MAS.090 ANGGA ADI SURINDA SRIDADI 1/5/1993
4 11433 2012.TNK.MAS.113 ARDIANSYAH KOTABUMI 8/10/1989
5 7616 2012.TNK.MAS.115 ARDIYANSAH PANJANG 12/16/1990
6 3000 2012.TNK.MAS.209 DERI SUSANTO BANDAR LAMPUNG 12/23/1993
7 12748 2012.TNK.MAS.218 DIKY NANDA PRATAMA PALEMBANG 10/24/1994
8 12535 2012.TNK.MAS.219 DIMAS AMINUDIN SAPUTRA METRO 5/4/1992
9 380 2012.TNK.MAS.231 DWI RESTU SEPTIANTO BANYUMAS 9/21/1993
10 2159 2012.TNK.MAS.239 EDWAR PRATAMA LAMPUNG 2/16/1994
11 13319 2012.TNK.MAS.253 ELVANSIUS AGUSNINTO BARUS DELITUA 8/22/1988
12 7537 2012.TNK.MAS.256 ERI SANDY PRABUMULIH 7/30/1991
13 7698 2012.TNK.MAS.259 ERIX SAPUTRA PAJAR BARU 12/14/1990
14 11684 2012.TNK.MAS.267 FAROUQ SADIAN RIVAI BANYUMAS 8/23/1993
15 3511 2012.TNK.MAS.268 FAUZI BATURAJA 11/4/1994
16 6791 2012.TNK.MAS.279 FENDI WAHYUDI BANDAR LAMPUNG 7/28/1990
17 172 2012.TNK.MAS.315 HARIS PADILAH PALEMBANG 3/28/1993
18 9793 2012.TNK.MAS.319 HARLIANDIKA RADITIA KOTO KERAS 12/31/1991
19 8334 2012.TNK.MAS.352 INDRA ANGKASA PANJANG 7/28/1988
20 9253 2012.TNK.MAS.357 IQBAL ADE ROMADONI BANDAR LAMPUNG 3/5/1994
21 9070 2012.TNK.MAS.394 LUKMAN HAKIM PALEMBANG 10/14/1994
22 6493 2012.TNK.MAS.397 M INDO SAPUTRA PALEMBANG 7/24/1993
23 6483 2012.TNK.MAS.402 M. ARI WIBOWO KOTABUMI 5/30/1994
24 99 2012.TNK.MAS.403 M. IMAM SYUKRON PALEMBANG 10/22/1994
25 10103 2012.TNK.MAS.436 MUHAMAD FARIZKY PALEMBANG 2/24/1993
26 3468 2012.TNK.MAS.441 MUHAMAD SOLIHIN OKU TIMUR 5/26/1988
27 12167 2012.TNK.MAS.498 OKTARIAN PALEMBANG 6/5/1992
28 1583 2012.TNK.MAS.517 PUJI TRIYONO PALEMBANG 9/12/1989
29 3961 2012.TNK.MAS.567 RIFQON FAJRI KOTABUMI 9/18/1987
30 1721 2012.TNK.MAS.632 SETIONO PURWODADI DALAM 5/3/1991
31 8445 2012.TNK.MAS.636 SIGIT HARJANTO PALEMBANG 6/11/1991
32 4622 2012.TNK.MAS.698 WAHYU SASONGKO ADIPURO 12/18/1993
33 3945 2012.TNK.MAS.706 WAYAN ARIEF KRISNANTHA PUGUNG RAHARJO 10/28/1992
34 1878 2012.TNK.MAS.712 WUJUD PRATAMASANJAYA TANJUNG ENIM 2/6/1993
Published on 29 Nov 2012
images3

HASIL PENILAIAN KEGIATAN PLPG KEMENAG 2012 RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG

PENGUMUMAN
Nomor : 1224/UN26/PSG/2012

Bersama ini kami informasikan kepada seluruh peserta PLPG tahun 2012 Kementerian Agama (KEMENAG) tentang hasil penilaian kegiatan PLPG Tahun 2012, dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Unduh Surat/Informasi.
  • Surat ke dinas.
  • Unduh Hasil Penilaian.
  • Form Biodata Kelulusan (tanpa materai).
  • Unduh Surat Pernyataan khusus peserta PLPG berstatus Klarifikasi (K).
  • Verifikasi Data ditujukan bagi peserta PLPG berstatus Lulus (L),jika ada perubahan data yang tidak sesuai (contoh: nama atau tempat tanggal lahir), data diemail ke : kipunila@gmail.com subject:KEMENAG.
  • Secara kolektif kelengkapan berkas dikirim ke masing-masing MAPENDA kab./kota.
  • MAPENDA kab./kota mengirimkan berkas ke rayon 107 universitas lampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 19 November 2012
Panitia Sertifikasi Guru
Rayon 107 Universitas Lampung
Ketua,

Dto,

Drs. Buchori Asyik, M.Si.
NIP 19560108 198503 1 002

FunPhotoBox261907s3dulerm

INFORMASI CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU 2013

INFORMASI SERTIFIKASI 2013

Selamat Datang

Verifikasi Data

Terkait tahap verifikasi data guru, daftar guru belum bersertifikat pendidik dan panduan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 dapat dilihat melalui tautan berikut ini

Informasi Sebelumnya

Informasi OSN Guru

Informasi terkait Olimpiade Sains Nasional Guru. Penetapan peserta OSN Guru dan undangan OSN Guru

Diklat Pasca UKA

Kisi-Kisi Uji Kompetensi Guru

Materi PLPG

Kisi-Kisi Uji Kompetensi Awal

Informasi Calon Peserta Sertifikasi Guru

images 1

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .

20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;

23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a. standar isi;

b. standar proses;

c. standar kompetensi lulusan;

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

e. standar sarana dan prasarana;

f. standar pengelolaan;

g. standar pembiayaan;dan

h. standar penilaian pendidikan.

(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III

STANDAR ISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika;

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.

(3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.

(5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

(4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga

Beban Belajar

Pasal 10

(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

(2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11

(1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).

(2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12

(1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.

(2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13

(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.

(2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

(3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14

(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 15

(1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:

a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;

b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;

(3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17

(1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

(3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima

Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

(1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.

(3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

STANDAR PROSES

Pasal 19

(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 25

(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26

(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

(4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27

(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 28

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kompetensi pedagogik;

b. Kompetensi kepribadian;

c. Kompetensi profesional; dan

d. Kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk PAUD

(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI

(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs

(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
sertifikat profesi guru untuk SMA/MA

(5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

(6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 30

(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Pasal 31

(1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:

lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).

(2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

(3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

(1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

Pasal 33

(1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Tenaga kependidikan pada:

a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.

b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.

f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.

g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

(2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

(1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:

a. Berstatus sebagai guru TK/RA;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:

a. Berstatus sebagai guru SD/MI;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi:

a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:

a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.

(5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.

(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:

a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;

b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;

c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

(3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

(1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.

(2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:

a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;

b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan

d. lulus seleksi sebagai penilik.

(3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

(2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

(4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

(2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.

(3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.

(4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.

(5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

(1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.

(4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.

(5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

(6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46

(1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

(2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

(1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

(3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 50

(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.

(3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51

(1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

(2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

(1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;

b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

c. Struktur organisasi satuan pendidikan;

d. Pembagian tugas di antara pendidik;

e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

f. Peraturan akademik;

g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;

i. Biaya operasional satuan pendidikan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.

(6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;

c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;

d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;

e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;

f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;

g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;

h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;

k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;

l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

(4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.

(2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah

(3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

(5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58

(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.

(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;

c. penuntasan pemberantasan buta aksara;

d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

e. peningkatan status guru sebagai profesi;

f. akreditasi pendidikan;

g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan

h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

(2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;

c. penuntasan pemberantasan buta aksara;

d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

e. peningkatan status guru sebagai profesi;

f. peningkatan mutu dosen;

g. standarisasi pendidikan;

h. akreditasi pendidikan;

i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;

j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan

k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61

(1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

(2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

(2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,

b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

BAB X

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

menilai pencapaian kompetensi peserta didik;

bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan

memperbaiki proses pembelajaran.

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta

b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai

(5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan

b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika; dan

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

(2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;

b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;

c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;

d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.

(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

(1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

(2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

(3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

(4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

(5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.

(6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.

(7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kelulusan

Pasal 72

(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
lulus Ujian Nasional.

(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(BSNP)

Pasal 73

(1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

(2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Pasal 74

(1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

(3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Pasal 75

(1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.

(2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan.

Pasal 76

(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:

a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;

b. menyelenggarakan ujian nasional;

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/ kabupaten/kota.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:

a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;

c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 79

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;

b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;

c. hasil belajar peserta didik;dan

d. realisasi anggaran;

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 80

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83

(1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

(2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:

a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;

b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;

c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.

(4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:

a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;

b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;

c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;

d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;

e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan

f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

Pasal 84

(1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.

(2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.

(5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

Pasal 85

(1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.

(2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.

(3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII

AKREDITASI

Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:

BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur labih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

SERTIFIKASI

Pasal 89

(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas peserta didik;

b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan

d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas peserta didik;

b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

(6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas peserta didik;

b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 90

(1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.

(2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.

(3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

(5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.

(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 93

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.

(2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.

(3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.

c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 Mei 2005

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan,; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga; Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SD/MI/paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan kejuruan meliputi SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat.

Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Ayat (1) butir a

Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, SMA/MA/ SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual. Peningkatan potensi spiritual dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia untuk MA atau bentuk lain yang sederajat, dapat dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (1) butir b

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/ MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup upaya pendidikan untuk pembentukan pribadi yang unggul secara individual, dan pembudayaan serta pembentukan masyarakat madani.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah.

Muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanamkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Ayat (1) butir c

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

Ayat (1) butir d

Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Ayat (1) butir e

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP/MTs/ SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMA/MA/ SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan pendidikan secara holistik dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Ilmu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdiri atas fisika, kimia, dan biologi.

Ilmu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri atas ketatanegaraan, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi.

Ayat (6)

Ilmu pengetahuan alam dipilih dari muatan dan/atau kegiatan fisika, kimia, atau biologi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ilmu pengetahuan sosial dipilih dari muatan dan/atau kegiatan ketatanegaraan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan, misalnya, di bidang kedokteran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Ayat (2)

Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa hanya diajarkan pada program sarjana dan diploma.

Ayat (3)

Mata kuliah statistika dan matematika dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman dan penerapan metode kuantitatif yang pelaksanakannya disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang bersangkutan.

Untuk program studi tertentu mata kuliah matematika dapat diganti dengan mata kuliah logika.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/ madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah/ madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/ madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional. Terkait dengan penuntasan wajib belajar, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolah/madrasah termasuk dalam kategori mandiri atau standar.

Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satuan kredit semester (SKS) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat menerapkan sistem SKS. Khusus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan sistem SKS jika menghendaki tetap berada pada kategori mandiri.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk pendidikan tinggi kalender pendidikan disebut kalender akademik

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik penilaian yang lain sesuai dengan karakteristik hasil pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik

Ayat (3)

Observasi dimaksudkan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku peserta didik sebagai indikasi dari keberhasilan pembelajaran dalam aspek afektif dan psikomotorik.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program studi akademik, vokasi, dan profesi.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Butir a:

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Butir b:

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Butir c:

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Butir d:

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini diterapkan secara bertahap. BSNP menetapkan pentahapannya untuk masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menetapkan pentahapan tersebut BNSP memperhatikan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber belajar lainnya antara lain journal, majalah, artikel, website, dan compact disk.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap.

Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dewan pendidik dan/atau komite sekolah/madrasah menyerahkan pengambilan keputusan yang bersangkutan kepada lembaga berwenang di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan negeri, maka lembaga yang berwenang adalah dinas kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kantor departemen yang menangani urusan di bidang agama kabupaten/kota. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan swasta, maka lembaga yang berwenang adalah badan hukum yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan dimaksud.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

butir a:

Cukup Jelas.

butir b:

Cukup Jelas.

butir c:

Cukup Jelas.

butir d:

Cukup Jelas.

butir e:

Cukup Jelas.

butir f:

Cukup Jelas.

butir g:

Cukup Jelas.

butir h:

Cukup Jelas.

butir i:

Cukup Jelas.

butir j:

Cukup Jelas.

butir k:

RAPBS harus bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan alokasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang secara akuntabel dan transparan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik.

butir l:

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hasil ujian nasional dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan, antara daerah, maupun antar waktu untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

BSNP melakukan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional dan dapat mengusulkan hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 68

Butir a

Cukup Jelas.

Butir b

Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut.

Butir c

Cukup Jelas.

Butir d

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Surat keterangan hasil ujian nasional sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas peserta didik;

b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian Nasional;

c. Tanggal dan satuan pendidikan di mana Ujian Nasional telah ditempuh oleh peserta didik;

d. Nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan; dan

e. Status kelulusan Ujian Nasional, untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam mengembangkan kriteria kelulusan, BSNP mempertimbangkan keragaman mutu pendidikan secara nasional dan/atau tolok ukur (benchmark) yang bersifat regional maupun internasional.

Kriteria kelulusan peserta didik yang dikembangkan oleh BSNP tidak menghambat penuntasan program wajib belajar.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Menteri menunjuk pejabat yang bertanggung jawab sebagai ketua sekretariat BSNP yang melaksanakan pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, serta administrasi dan keuangan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas BSNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi, tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya. Misalnya, pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pelayaran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pariwisata melibatkan ahli dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi jasa travel; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang kesehatan melibatkan unsur profesi bidang kesehatan dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Butir a:

Cukup Jelas.

Butir b:

Cukup Jelas

Butir c:

Sebelum standar kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengembangkan standar antara yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini.

Butir d:

Cukup Jelas.

Butir e:

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4496

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VIII (3 – 12 AGUSTUS 2012)

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VIII (3 – 12 AGUSTUS 2012) DOWNLOAD DI BAWAH INI:
DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VIII (3 – 12 AGUSTUS 2012)

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VII (24 JULI – 1 AGUSTUS 2012)

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VII (24 JULI – 1 AGUSTUS 2012) DOWNLOAD DI BAWAH INI:
DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VII (24 JULI – 1 AGUSTUS 2012)

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VI (9 JULI – 18 JULI 2012)

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VI (9 JULI – 18 JULI 2012) DOWNLOAD DI SINI:
DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP VI (9 JULI – 18 JULI 2012)

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP V (27 JUNI- 6 JULI 2012)

DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP V (27 JUNI- 6 JULI 2012) DOWNLOAD DI BAWAH INI:
DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012 TAHAP V (27 JUNI- 6 JULI 2012)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 601 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: