Andalan

RPP KURIKULUM 2013 KELAS 1, 2, 4, DAN 5

SILAHKAN DI DOWNLOAD RPP KURIKULUM 2013 SD KELAS 1, 2, 4, DAN 5

[1] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 – Diriku

[2] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 – Kegemaranku

[3] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 – Kegiatanku

[4] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 1 – Keluargaku

[5] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 – Pengalamanku

[6] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 – Lingkungan Bersih Sehat dan Asri

[7] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 – Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku

[8] RPP SD KELAS 1 SEMESTER 2 – Peristiwa Alam

KI dan KD SD 2013

KKM Kelas 1

Program Semester Kls 1

Program Tahunan Kls 1

Silabus Integrasi Kelas 1

[1] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 – Hidup Rukun

[2] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 – Bermain di Lingkunganku

[3] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 – Tugas Sehari-Hari

[4] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 1 – Aku dan Sekolahku

[5] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 – Hidup Sehat dan Bersih

[6] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 – Air Bumi dan Matahari

[7] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 – Merawat Hewan dan Tumbuhan

[8] RPP SD KELAS 2 SEMESTER 2 – Keselamatan di Rumah dan Perjalanan

KI dan KD SD 2013

KKM Kelas 2Program Semester Kls 2

Program Tahunan Kls 2

Silabus Integrasi Kelas 2

[1] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 – Indahnya Kebersamaan

[2] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 – Selalu Berhemat Energi

[3] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 – Peduli Terhadap Makhluk Hidup

[4] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 1 – Berbagai Pekerjaan

[5] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 – Pahlawanku

[6] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 – Indahnya Negeriku

[7] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 – Cita-Citaku

[8] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 – Tempat Tinggalku

[9] RPP SD KELAS 4 SEMESTER 2 – Makanan Sehat dan Bergizi

KI dan KD SD 2013 (1)

KKM Kelas 4

kurikulum 2013 Kompetensi Dasar SD versi 030313

Program Semester Kls 4

Program Tahunan Kls 4

Silabus Integrasi Kelas 4

[1] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 1 – Benda-Benda di Lingkungan Sekitar

[2] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 1 – Peristiwa Dalam Kehidupan

[3] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 1 – Kerukunan Dalam Bermasyarakat

[4] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 1 – Sehat Itu Penting

[5] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 1 – Bangga Sebagai Bangsa Indonesia

[6] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 2 – Organ Tubuh Manusia dan Hewan

[7] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 2 – Sejarah Peradaban Indonesia

[8] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 2 – Ekosistem

[9] RPP SD KELAS 5 SEMESTER 2 – Lingkungan Sahabat Kita

KI dan KD SD 2013

KKM Kelas 5

Program Semester Kls 5

Program Tahunan Kls 5

Silabus Integrasi Kelas 5

Andalan

PENGUMUMAN HASIL UJIAN ULANG KE-1 PLPG TAHUN 2014 Tahap ke-1 s.d Tahap ke-5 rayon 107 universitas lampung

PENGUMUMAN HASIL UJIAN ULANG KE-1 PLPG TAHUN 2014
Tahap ke-1 s.d Tahap ke-5

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPG Kemendikbud Tahun 2014 berikut kami sampaikan beberapa informasi :

  • Daftar Peserta Lulus dan Mengulang dapat dilihat [DISINI]
  • Surat Pengantar dapat dilihat [DISINI]
  • Ketentuan Ujian Ulang 2 dapat dilihat [DISINI]
  • Ruang Tempat Ujian Ulang 2 di Lingkungan FKIP Unila [Unduh Ruang klik disini]
  • Denah Kampus FKIP Unila [klik disini]

Bagi Peserta yang dinyatakan Belum Lulus wajib mengikuti Ujian Ulang 2 yang akan diadakan pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 pkl. 07.30 WIB dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  • Peserta wajib membawa pena, alas dan pensil 2B sepecial for computer
  • Peserta yang mengikuti ujian ulang peer teaching membawa salah satu RPP hasil workshop, SSP, LKS, dan alat peraga yang diperlukan
  • Seragam ujian ulang : Bagi PNS memakai seragam Pakaian Dinas Harian (Pakaian pemda) Bagi non PNS memakai Pakaian Dinas Yayasan, bagi peserta yang mengikuti praktik Mapel olah raga menggunakan kaos dan celana training
  • Berusaha melakukan perjokian pada waktu ujian ulang langsung dinyatakan GUGUR.

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS segera melakukan pemberkasan baik secara kolektif maupun perorangan diantar langsung ke sekretariat Sertifikasi Guru Rayon 107 Universitas Lampung.  Kelengkapan berkas dikumpulkan Tepat waktu pada tanggal 25 Oktober 2014 pkl. 08.30 s.d pkl 16.00 WIB (panitia tidak akan menerima berkas diluar jadwal yang sudah ditentukan) dengan memperhatikan data-data yang dikumpul terdiri atas :

  • Cek kembali biodata melalui alamat http://sertifikasi.fkip.unila.ac.id
  • Biodata dianggap final (tidak ada perbaikan) karena peserta diberi kesempatan perbaikan data sebelum masuk kelas PLPG
  • Cetak biodata bermaterai Rp.6000 secara online dialamathttp://sertifikasi.fkip.unila.ac.id 
  • Foto ukuran 3×4 berwarna terbaru sebanyak 4 lembar (dibelakang foto ditulis nama dan no peserta)
  • Foto copy Ijazah akhir  yang sudah dilegalisir.
  • Kelengkapan berkas dimasukan dalam map folio berwarna hijau
  • Berkas dikumpul baik kolektif/perorangan dikumpulkan di gedung Sekretariat Sertifikasi Guru Rayon 107 Universitas Lampung Kelengkapan berkas dikumpulkan Tepat waktu pada tanggal 25 Oktober 2014 pkl. 08.30 s.d pkl 16.00 WIB (panitia tidak akan menerima berkas diluar jadwal yang sudah ditentukan).

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih.
PSG Rayon 107 Universitas Lampung

Andalan

BUKU KURIKULUM 2013 KELAS 2 , 4, DAN 5

BUKU KELAS 2

2_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_SISWA

COVER BG KLS2 TM1 Hidup Rukun

COVER BS KLS2 TM1 Hidup Rukun

2_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_SISWA

2_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_SISWA

2_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_GURU

2_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_SISWA

BUKU KELAS 4

3_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_GURU_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_SISWA_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_GURU_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_SISWA_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_GURU_REVISI

3_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_SISWA_REVISI

4_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_GURU_REVISI

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_SISWA_REVISI

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_GURU_REVISI

BUKU KELAS 5

5_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 1_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 2_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 3_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 4_BUKU_SISWA

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_GURU

5_TEMATIK_TEMA 5_BUKU_SISWA

Andalan

INFORMASI SERTIFIKASI DEPAG/KEMENAG 2013

INFORMASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI DEPAG/KEMENAG 2013

PENDAFTARAN CALON PESERTA SERITIFIKASI DEPAG/KEMENAG 2013 AKAN BERAKHIR

SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA DI KANTOR KEMENAG KABUPATEN/KOTA MASING-MASING

DOWNLOAD BERKAS YANG BERKAIATAN DENGAN PENDAFTARAN CALON PESERTA SERTIFIKASI KEMENAG 2013 DI BAWAH INI :

 

Formulir A.1

Formulir A.2

FORMULIR A1 (EXCEL)

FORMULIR A2 (EXCEL)

Andalan

UU NO. 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.
Dosen adalah pendidik dan ilmuwan profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Penyelenggara pendidikan adalah lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru atau dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal di tempat penugasan.
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah lembaga pendidikan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan serta mendidik guru pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.
Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk uang secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesiannya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik yang profesional.
Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya.
Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
Pemerintah adalah pemerintah pusat.
Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.
Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur formal.

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan,
keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

c. memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan
sesuai dengan bidang tugas;

d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi
kerja;

g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;

h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan; dan

i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur
hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian bagi guru dan memiliki
organisasi profesi keilmuan bagi dosen.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV
GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4).

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel (dapat dipercaya/bertanggung jawab).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan; dan/atau
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan dalam bentuk subsidi oleh Pemerintah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, bagi daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik baik kepada guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun kepada guru yang diangkat masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 18

(1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lainnya.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan profesinya, guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan calon guru dengan pola ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu pendidikan dan efisiensi.

(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 24

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal serta pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan jalur formal.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengusulkan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal usul kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan berdasarkan kesepakatan kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus mempunyai hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang guru yang bertugas di daerah khusus diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena salah satu sebab sebagai berikut:

a. meninggal dunia;
b. mencapai batas usia pensiun;
c. atas permintaan sendiri;
d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
e. sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara pendidikan dengan guru.

(2) Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena salah satu sebab sebagai berikut:

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. melanggar perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama; atau
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri mendapat kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

(4) Pembinaan dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Menteri menetapkan kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 34

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan profesi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan guru.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan biaya untuk meningkatkan profesionalisme dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 35

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2) Beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pokok dan kegiatan tambahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 36

(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, organisasi guru, dan/atau masyarakat.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru sebagai penghargaan kepada guru yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 39

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan/atau organisasi profesi wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, tindakan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi guru, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, risiko kecelakaan kerja, risiko kebakaran pada waktu kerja, risiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti guru sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

(1) Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) guru wajib menjadi anggota suatu organisasi profesi.

(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
c. memberikan perlindungan profesi kepada guru yang menjadi anggota;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru yang menjadi anggota; dan
e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional, organisasi profesi guru membentuk kode etik.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.

(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.

(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

(4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

(5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

DOSEN

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan perguruan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

(3) Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan lain tentang kualifikasi akademik dan bidang keahlian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan oleh senat akademik perguruan tinggi.

Pasal 47

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. lulus proses sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi sesuai dengan keperluan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

(1) Status dosen terdiri atas dosen-tetap dan dosen-tidak tetap.

(2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi pendidikan doktor.

(4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen-tidak tetap ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

(2) Profesor memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

(3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diberi gelar profesor paripurna.

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.

(2) Setiap orang, untuk dapat diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.

(3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 51

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; dan

f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi dosen yang diangkat oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, diberikan dalam bentuk subsidi oleh Pemerintah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

(1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) kepada dosen yang diangkat oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pasal 55

(1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

(1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka memperoleh anggaran dan fasilitas khusus dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah, bagi daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

(1) Gaji dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(2) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan profesinya, dosen berkewajiban:

a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik dosen, serta nilai-nilai agama dan etika;
f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas dosen di daerah khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah atau diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

(1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan calon dosen dengan pola ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah atau diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 63

(1) Pengangkatan dan penempatan dosen dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memberikan tunjangan bagi dosen untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2) Penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural dengan ketentuan sesuai dengan peraturan setiap perguruan tinggi.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67

(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena salah satu sebab sebagai berikut:

a. meninggal dunia;
b. telah mencapai batas usia pensiun;
c. atas permintaan sendiri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
e. sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara pendidikan dan dosen.

(2) Dosen diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena salah satu sebab berikut:

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan perjanjian kerja; atau
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.

(6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatannya, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

(1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

(2) Dosen yang diangkat oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan mendapat kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional.

(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Menteri menetapkan kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 71

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kompetensi dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kompetensi dosen.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan biaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 72

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (SKS).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pokok dan tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 73

(1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus memperoleh penghargaan.

(2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Penyelenggara pendidikan, organisasi dosen, dan/atau masyarakat.

(2) Pemberian penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional.

(3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional, dan/atau memperingati hari besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 75

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan/atau organisasi profesi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, tindakan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi adalah perlindungan yang berkaitan dengan risiko terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, risiko kecelakaan kerja, risiko kebakaran pada waktu kerja, risiko bencana alam, risiko kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 76

(1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti dosen sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 77

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak guru;
d. penurunan pangkat;
e. pemberhentian dengan hormat; atau
f. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi dan kode etik.

(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dikenai sanksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak dosen;
d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
e. pemberhentian dengan hormat; atau
f. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dikenai sanksi sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 59, dan Pasal 71 diberi sanksi administratif oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif bagi penyelenggara pendidikan dapat berupa:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini:

a. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional dan maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau sampai guru tersebut telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

b. Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional dan maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau sampai guru tersebut telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(3) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dialokasikan melalui APBN dan APBD.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi profesi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan;

(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal —

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal —-

MENTERI HUKUM DAN HAM

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN – NOMOR –

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……….. TAHUN ………

TENTANG

GURU DAN DOSEN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang; (3) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (4) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia di masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan bermutu, oleh karena itu guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dengan visi tersebut di atas, maka pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi sebagai berikut.

1. mengangkat martabat guru dan dosen ;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen ;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen ;
4. memajukan profesi serta dan karier guru dan dosen ;
5. meningkatkan mutu pembelajaran ;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional ;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar daerah dari segi jumlah, mutu, kompetensi, dan kualifikasi akademik ;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah ; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap pekerjaan guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimumnya, sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi: penegakan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen; perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka diperlukan Undang-Undang ini memerlukan strategi yang meliputi:

1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen ;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional ;
6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional ;
7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
8. penguatan tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional ; dan
9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) pada ketentuan ini adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas

huruf f.

Cukup jelas.

huruf g.

Cukup jelas.

huruf h.

Cukup jelas

huruf i.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas

huruf f.

Cukup jelas.

huruf g.

Cukup jelas.

huruf h.

Cukup jelas.

huruf i.

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

. Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik penghasilan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Tunjangan khusus adalah kompensasi bagi guru yang bertugas di daerah khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dan Ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan di satuan pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas

huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas

huruf e.

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang tidak mengganggu guru dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada perguruan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi tertentu

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas

huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Tunjangan profesi adalah penghasilan sebagai penghargaan atas profesi guru yang ditetapkan berdasarkan tingkat profesionalitas.

Tunjangan khusus adalah kompensasi bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, daerah konflik, daerah yang mengalami bencana alam, atau keadaan darurat lainnya.

Maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lainnya.

Tunjangan khusus dimaksudkan sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya di daerah khusus..

konkordan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati.

Yang dimaksud dengan pendanaan dan fasilitas khusus adalah alokasi biaya dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas

huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas

huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas.

huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas.

huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

UU NO. 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN « SMPN 1 SINGAJAYA.

Andalan

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UUSPN) NO. 20 TAHUN 2003

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. `

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja;

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan

j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan;

c. bahasa;

d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;

f. ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;

h. pendidikan jasmani dan olahraga;

i. keterampilan/kejuruan; dan

j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan; dan

c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UUSPN) NO. 20 TAHUN 2003 « SMPN 1 SINGAJAYA.

PENGUMUMAN HASIL UJIAN ULANG KE-2 PLPG TAHUN 2014 Tahap ke-1 s.d Tahap ke-5 rayon 107 universitas lampung

Sumber- http://sergu.fkip.unila.ac.id/

PENGUMUMAN HASIL UJIAN ULANG KE-2 PLPG TAHUN 2014 Tahap ke-1 s.d Tahap ke-5

Dengan hormat, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPG Sertifikasi Guru Tahun 2014 berikut kami sampaikan beberapa informasi : Daftar Peserta Lulus(L) dan Tidak Lulus (TL) dapat dilihat [DISINI] Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS segera melakukan pemberkasan baik secara kolektif maupun perorangan diantar langsung ke sekretariat Sertifikasi Guru Rayon 107 Universitas Lampung. Kelengkapan berkas dikumpulkan Tepat waktu pada tanggal 15 November 2014 pkl. 08.30 s.d pkl 16.00 WIB (panitia tidak akan menerima berkas diluar jadwal yang sudah ditentukan) dengan memperhatikan data-data yang dikumpul terdiri atas : Cetak Hasil Penilaian Hasil Ujian Ulang 2 Cek kembali biodata melalui alamat http://sertifikasi.fkip.unila.ac.id Biodata dianggap final (tidak ada perbaikan) karena peserta diberi kesempatan perbaikan data sebelum masuk kelas PLPG Cetak biodata bermaterai Rp.6000 secara online dialamat http://sertifikasi.fkip.unila.ac.id Foto ukuran 3×4 berwarna terbaru sebanyak 4 lembar (dibelakang foto ditulis nama dan no peserta) Foto copy Ijazah akhir yang sudah dilegalisir. Kelengkapan berkas dimasukan dalam map folio berwarna hijau Berkas dikumpul baik kolektif/perorangan dikumpulkan di gedung Sekretariat Sertifikasi Guru Rayon 107 Universitas Lampung Kelengkapan berkas dikumpulkan Tepat waktu pada tanggal 15 November 2014 pkl. 08.30 s.d pkl 16.00 WIB (panitia tidak akan menerima berkas diluar jadwal yang sudah ditentukan). Peserta Sertifikasi Guru berstatus Tidak Lulus (TL) dikembalikan ke masing-masing Dinas Pendidikan Kab/Kota, sesuai dengan alur Sertifikasi Guru Tahun 2014. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PSG Rayon 107 Universitas Lampung

Kabinet Kerja Jokowi-JK

Ini Kabinet Kerja Jokowi JK
1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said

8. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno
9. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi

15. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
16. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
17. Menteri BUMN : Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel
21. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri
23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan

26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
27. Menteri Agama : Lukman Hakim Saefuddin
28. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far

KUOTA TAMBAHAN PLPG RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG 2014

SUMBER : http://sergu.fkip.unila.ac.id/

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPG Kuota Tambahan Tahun 2014 berikut kami sampaikan beberapa informasi :

Bagi peserta yang sudah berstatus “OK” dapat mengikuti kegiatan PLPG sesuai dengan jadwal, jadwal kegiatan PLPG Rayon 107 akan kami informasikan lebih lanjut lewat website ini. Apabila peserta masih ada Keterangan Status belum OK cek dan segera Klarifikasi Berkas ke sekretariat Rayon 107 Universitas Lampung (Depan Gedung A Dekanat FKIP Unila) paling lambat tanggal 21 Oktober 2014 (Pkl. 08.30 s.d 16.00 WIB) apabila tidak melakukan klarifikasi berkas maka dinyatakan “GUGUR”.
Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih.

Data Dapodikdas PTK Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh Indonesia belum valid per 5 Oktober 2014

Data Dapodikdas PTK Kabupaten Lampung Selatan belum valid per 5 Oktober 2014

untuk mengetahuinya silahkan klik di bawah ini

https://www.dropbox.com/sh/4slrd34vzrjsh37/120100%20–%20Kab.%20Lampung%20Selatan.xlsx?dl=0

Untuk seluruh Indonesia silahkan klik di sini

https://www.dropbox.com/sh/o1idifluvxdmlnl/AABREOLFfBWFVqtxIdBbLJHda?dl=0

PENGUMUMAN KELULUSAN PLPG 2013 TAHAP 1 – 5 RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG

images3

UNTUK MENGETAHUI KELULUSAN DAN NILAI PLPG 2013 RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG BUKA LINK BERIKUT INI:

http://sertifikasi.fkip.unila.ac.id/

 

PENGUMUMAN

Nomor : 888/PSG/R107/20013

Bersama ini kami sampaikan hasil Kegiatan PLPG Tahap I s.d Tahap V, peserta yang dinyatakan Lulus PLPG melengkapai persyaratan :

1.      A1 yang diisi biodata lengkap di tanda tangani kepala dinas sebanyak 1 lembar

2.      Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir : 1 lembar

3.      Pas Foto Ukuran 3×4 berwarna              : 2 lembar (latar belakang warna biru, belakang foto ditulis nama dan no peserta PLPG)

4.      Form Pernyataan Identitas Diri (Nama, Tempat Tanggal Lahir Wajib sesuai Ijazah) bermaterai Rp. 6000. Form dapat di download di website

5.      Berkas dimasukkan dalam map plastik Business File (dibagian depan tulis nama,no peserta PLPG, no hp)

6.      Berkas dikumpul secara kolektif per Kecamatan, paling lambat tanggal 9 November 2013 Pukul 12.00 WIB, sudah dikumpulkan di Sekretariat PLPG Depan Gedung A FKIP Universitas Lampung.

Peserta PLPG Tahap I s.d Tahap V yang dinyatakan belum lulus, diberi kesempatan mengulang ujian ulang sebanyak 2 kali.

Ujian Ulang I PLPG 2013 untuk peserta Tahap Is.d Tahap V akan dilaksanakan pada hari Selasa, pada tanggal 29 Oktober 2013 bertempat Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:http://psg15.um.ac.id/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

  1. Ujian Ulang I Peserta PLPG Rayon 107 Universitas Lampung Tahap I – Tahap V dilaksanakan pukul : 08.00 WIB (peserta datang terlambat lebih dari 15 menit tidak boleh mengikuti ujian).
  2. Peserta Ujian Ulang Wajib hadir 30 menit sebelum ujian dimulai.
  3. Ujian Tulis Nasional (UTN) dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB.
  4. Ujian Tulis Lokal (UTL) dimulai pukul 10.30 WIB dan berakhir pukul 11.50 WIB.
  5. Peserta Ujian Ulang wajib membawa peralatan tulis : Pensil 2B (Special for Computer),Alat Pembulat Lembar Jawaban Komputer (LJK),Rautan,Ballpoint, Papan alas.
  6. Peserta Ujian Ulang yang mengulang Ujian Praktik wajib membawa : Perangkat Pembelajaran.
  7. Bila berhalangan hadir, harap mengirimkan surat pemberitahuan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

                                                                        Dekan FKIP Universitas Lampung,

Selaku Ketua Pelaksana Rayon 107

Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan

                                                                        Dto,

                                                                        Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si.

                                                                        NIP 19600315 198503 1 003

Tembusan Yth:

1.    Rektor Universitas Lampung

2.    Kepala LPMP Provinsi Lampung

3.    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN PLPG KEMENAG 2012 RAYON IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN PLPG KEMENAG 2012 RAYON IAIN RADEN INTAN LAMPUNG DAPAT DIUNDUH DI BAWAH INI:

PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PLPG SUSULAN TAHUN 2012

PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PLPG SUSULAN TAHUN 2012

UNTUK HASIL PLPG KEMENAG LAINNYA KLIK LINK BERIKUT:

http://fakultas-tarbiyah.com/home

 

 

 

SIMULASI SOAL UKA ONLINE 2013

Simulasi Soal Uji Kompetensi Guru (UKG) Online

DARI  http://ukgonline.com/soal/resmi.html

Mencoba Tampilan Biasa ¤ Beda versi Simulasi dan Tryout

 

Latest Post

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP V (TES KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUT EKSTERNAL UNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP V (TES KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUT EKSTERNAL UNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Kembali
Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Customer Service Tingkat Diploma III (D3) Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan Lulus sebagaimana daftar terlampir  di bawah ini.

 

Bagi peserta yang dinyatakan lulus supaya hadir pada :

HariTanggal

Pukul

Acara

::

:

:

Jum`at21 Desember 2012

07.00 s/d selesai

Pengarahan dan Tandatangan Kontrak Magang

Lokasi Tes : Auditorium Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero).Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung.
Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA
2. Peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3.  Peserta wajib membawa :a.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.

b.  Asli Ijazah D3.

c.  Asli Transkrip Nilai.

d.  Surat Keterangan Bebas Narkoba

e.  Membawa  Materai Rp.6.000,00 2 (dua) buah.

 

 

NO NO REG NO TEST NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
1 3233 2012.KP.CS.009 ANA ISWARI SLEMAN 05/04/1990
2 9120 2012.KP.CS.012 ANNISA YUANTRI BANDUNG 11/18/1988
3 122 2012.KP.CS.013 ARI ISMAYANTI CIANJUR 02/07/1990
4 484 2012.KP.CS.026 DAVIQ HUDA NUR HAKIM SEMARANG 08/11/1989
5 11885 2012.KP.CS.044 HERI KRISTIANTORO BEKASI 12/25/1987
6 2640 2012.KP.CS.052 KHARA PUTRA KUSMAHADI BANDUNG 11/19/1989
7 12998 2012.KP.CS.055 LUCYANA E U SIAHAAN TIGALINGGA 09/11/1989
8 11720 2012.KP.CS.064 MUKHODIMAH CIREBON 07/06/1989
9 6129 2012.KP.CS.066 NILA AMALIAH SEMARANG 11/22/1988
10 12828 2012.KP.CS.080 RIA SETYA RAHAYU GRESIK 10/25/1990
11 7424 2012.KP.CS.081 RIAN HABIBI KUNINGAN 05/03/1991
12 9456 2012.KP.CS.096 SHINTA GUNUNG MERAKSA BR 12/19/1988
Published on 14 Dec 2012

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI) REKRUT EKSTERNAL UNTUK POLSUSKA TINGKAT SLTA TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI) REKRUT EKSTERNAL UNTUK POLSUSKA TINGKAT SLTA TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Kembali
Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Polsuska Tingkat SLTA Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan Lulus dan mengikuti Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) sebagaimana daftar terlampir  di bawah ini.

 

Pelaksanaan Tes Kes Laboratorium pada :

HariTanggal

Pukul

Lokasi Tes

::

:

:

Jum`at21 Desember 2012

07.00 WIB s/d selesai

Sesuai daftar terlampir

Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA.
2. Pada saat mengikuti seleksi tahap IV. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.
4. Peserta diwajibkan berpuasa pada pukul 22.00 wib sampai dengan pemeriksaan kesehatan laboratorium (tidak boleh makan, mengkonsumsi obat-obatan dan minum, kecuali minum air putih).
Keterangan : Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) akan diumumkan pada tanggal 4 Januari 2013 melalui website http://rekrut.kereta-api.co.id/

 

NO NO REG NO TES NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
DAERAH OPERASI 1 JAKARTA
LOKASI  :  BALAI PENGOBATAN MANGGARAI PT. KAI (PERSERO),  JL. BUKIT DURI UTARA  1  NO.1 MANGGARAI TEBET JAKARTA SELATAN
1 22683 2012.D1.POLSUSKA.018 ALAN PRABOWO WONOGIRI 5/13/1992
2 19209 2012.D1.POLSUSKA.078 HADI WIBOWO JAKARTA 11/14/1994
3 19985 2012.D1.POLSUSKA.109 NURDIANSYAH BANYUMAS 12/13/1990
4 16951 2012.D1.POLSUSKA.130 SAEFUL AMRI TEGAL, 1/17/1990
5 22242 2012.D1.POLSUSKA.143 SYACHRI RAMDHAN KARAWANG 4/28/1992
DAERAH OPERASI 2 BANDUNG
LOKASI :  UNIT KESEHATAN AREA 2 BANDUNG,  JL. KEBON KAWUNG NO.43 BANDUNG
1 16454 2012.D2.POLSUSKA.026 ANDI SOFYAN BANDUNG 11/8/1992
2 16004 2012.D2.POLSUSKA.029 ANDRIAN REZA BANDUNG 1/13/1993
3 13664 2012.D2.POLSUSKA.103 FAISAL ARI NUGRAHA BANDUNG 7/5/1993
4 23667 2012.D2.POLSUSKA.159 MUHAMAD NOVIAN ADIGUNA GARUT 10/10/1989
5 18383 2012.D2.POLSUSKA.188 RAMDAN BANDUNG 3/29/1990
6 17876 2012.D2.POLSUSKA.203 RISKA PRATIWI CIAMIS 10/18/1993
7 17146 2012.D2.POLSUSKA.206 RISWAN ZAMALUDIN BANDUNG 12/6/1992
DAERAH OPERASI 3 CIREBON
LOKASI :  BALAI PENGOBATAN PT. KAI (PERSERO) CIREBON,  JL. INSPEKSI NO.6 CIREBON
1 14545 2012.D3.POLSUSKA.017 AJENG TRIANI PUTRI CIREBON 7/14/1994
2 13618 2012.D3.POLSUSKA.030 ASWAR YUDHA MULYANA UJUNG PANDANG 8/11/1993
3 20289 2012.D3.POLSUSKA.037 DAVID RUBY AVANSAH CIREBON 1/21/1993
4 19317 2012.D3.POLSUSKA.077 IMAM BAYHAQI CIREBON 10/20/1991
5 23184 2012.D3.POLSUSKA.098 MOHAMAD ISA DIN CIREBON 7/21/1993
6 15369 2012.D3.POLSUSKA.130 SUCIPTO MAJALENGKA 9/3/1989
7 16531 2012.D3.POLSUSKA.140 TAHARNO CIREBON 4/14/1993
8 15295 2012.D3.POLSUSKA.152 WAHYU ISNAPUTRA PRAHADI CIREBON 2/17/1988
9 22887 2012.D3.POLSUSKA.157 YOGA PRIYANA CIREBON 4/10/1994
DAERAH OPERASI 4 SEMARANG
LOKASI  :  UNIT KESEHATAN AREA 4 SEMARANG,  JL. M.H. THAMRIN NO.3 SEMARANG
1 22604 2012.D4.POLSUSKA.054 EKA TULUS PRASETYO GROBOGAN 2/24/1988
2 23181 2012.D4.POLSUSKA.058 ELY AYASMI DEMAK 4/1/1992
3 19805 2012.D4.POLSUSKA.076 HENDRI KURNIAWAN ADI WIBOWO MAGELANG 2/21/1990
4 14488 2012.D4.POLSUSKA.090 KUKUH TRI ATMOJO KENDAL 6/8/1992
5 22069 2012.D4.POLSUSKA.127 RODHI NURKHUSAINI BLORA 4/15/1991
DAERAH OPERASI 5 PURWOKERTO
LOKASI  :  BALAI PENGOBATAN UNIT KESEHATAN AREA 5 PURWOKERTO,  JL. JEND. SOEDIRMAN GG. PERMATA PURWOKERTO
1 17962 2012.D5.POLSUSKA.026 ARFAN HIDAYAT KEBUMEN 11/7/1990
2 22451 2012.D5.POLSUSKA.029 ARIF KUSTANTO BANYUMAS 8/16/1990
3 20331 2012.D5.POLSUSKA.037 AWAL IRWANTO BANYUMAS 3/17/1989
4 18149 2012.D5.POLSUSKA.041 BAMBANG KURNIAWAN WONOSOBO 1/28/1988
5 21212 2012.D5.POLSUSKA.045 BONDAN PRIHATNOLO PURBALINGGA 5/9/1990
6 14722 2012.D5.POLSUSKA.046 BUDI CAHYO PURNOMO CILACAP 6/6/1992
7 17939 2012.D5.POLSUSKA.056 DENDY NUR HAKIM PURBALINGGA 3/16/1994
8 15083 2012.D5.POLSUSKA.085 GALIH PRABOWO PURWOKERTO 9/17/1992
9 20700 2012.D5.POLSUSKA.103 KHARISMA DONA IRLANDI PURBALINGGA 2/22/1994
10 22557 2012.D5.POLSUSKA.105 KOMARUDIN CILACAP 8/26/1989
11 17515 2012.D5.POLSUSKA.119 NOFAN PRIYANTO PURWOKERTO 11/25/1990
12 18508 2012.D5.POLSUSKA.131 PRIYO ARDHI RUBIYANTO PURWOREJO 9/12/1991
13 16749 2012.D5.POLSUSKA.132 PURNOKO BANYUMAS 1/25/1991
14 23131 2012.D5.POLSUSKA.142 RISKIADI BANYUMAS 5/9/1992
15 16193 2012.D5.POLSUSKA.150 SHOIM HIDAYAT BANYUMAS 4/24/1991
16 14517 2012.D5.POLSUSKA.174 WAHYU SETIA AJI CILACAP 12/1/1989
17 14211 2012.D5.POLSUSKA.178 YKKA TULUS SUCI HIDAYAT BANYUMAS 3/19/1991
DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA
LOKASI  :  LABORATORIUM PRAMITA,  JL. CIK DITIRO NO.17 YOGYAKARTA
1 23874 2012.D6.POLSUSKA.016 AHMAD EKO MARDIANTO SUKOHARJO 10/28/2012
2 18269 2012.D6.POLSUSKA.024 ANGGA EARIESKA BOYOLALI 2/5/1988
3 19064 2012.D6.POLSUSKA.055 DEWI KURNIA SURAKARTA 9/13/1991
4 23253 2012.D6.POLSUSKA.092 HERMAWAN WIBOWO BANTUL 11/10/1989
5 17338 2012.D6.POLSUSKA.122 NUGROHO SUSANTO BANTUL 6/24/1991
6 15714 2012.D6.POLSUSKA.149 SARWO PAMBUDI KULON PROGO 9/5/1990
7 20719 2012.D6.POLSUSKA.151 SEFYAN DWI ERYANTO BANTUL 9/14/1992
8 15967 2012.D6.POLSUSKA.165 TONIE SURIANTO BANTUL 8/7/1990
9 20036 2012.D6.POLSUSKA.166 TRI BOWO DARMANTO PURWOREJO 7/6/1991
10 20133 2012.D6.POLSUSKA.167 TRI WIDODO BANTUL 5/6/1990
DAERAH OPERASI 7 MADIUN
LOKASI  :  KANTOR DAOP 7 MADIUN,  JL. KOMPOL SUNARYO NO. 14 MADIUN
1 21676 2012.D7.POLSUSKA.006 AGUS SEPTIAN KUDUS 9/30/1990
2 19462 2012.D7.POLSUSKA.030 DENI ARDIANSYAH MADIUN 9/13/1993
3 18801 2012.D7.POLSUSKA.058 JECKY SETIA NUGRAHA S. MAGETAN 7/12/1992
4 20343 2012.D7.POLSUSKA.081 RENDY CHRISTANTO MAGETAN 7/1/1991
5 15380 2012.D7.POLSUSKA.098 WISNU WARDHANA MADIUN 10/29/1989
DAERAH OPERASI 8 SURABAYA
LOKASI  :  LABORATORIUM PRAMINTA,  JL. NGAGEL JAYA NO.71 SURABAYA.
1 22036 2012.D8.POLSUSKA.014 AKMAL HUDAEINI JEMBER 6/15/1993
2 19514 2012.D8.POLSUSKA.015 ANA WAHID SURYANA JEMBER 4/27/1994
3 21993 2012.D8.POLSUSKA.033 DENY DERMAWAN KEDIRI 8/30/1992
4 20858 2012.D8.POLSUSKA.041 DONNY PURIAWAN MALANG 5/8/1994
5 13676 2012.D8.POLSUSKA.042 DONY ADITYA SAPUTRA MALANG 10/28/2012
6 18256 2012.D8.POLSUSKA.048 ELSA NOVA WILDYANTO JEMBER 11/7/1991
7 15760 2012.D8.POLSUSKA.055 FITROH ABDUL WAHID JEMBER 3/14/1993
8 14081 2012.D8.POLSUSKA.063 HERI MUGIONO BOJONEGORO 3/5/1989
9 15204 2012.D8.POLSUSKA.101 MUHAMMAD APRI ROMADHONI SIDOARJO 4/1/1991
10 13779 2012.D8.POLSUSKA.127 RIKKY JANUARSAM P.D MOJOKERTO 1/28/1990
11 15203 2012.D8.POLSUSKA.144 SOBIUL AHMAD TUBAN 12/19/1990
12 21365 2012.D8.POLSUSKA.156 TITO YANUAR D PRATAMA MOJOKERTO 1/18/1990
SUB DIVISI REGIONAL III.1 KERTAPATI
LOKASI  :  KLINIK PRAMITA JL. VETERAN NO.173 PALEMBANG
1 14031 2012.KPT.POLSUSKA.042 BENI HIDAYAT PALEMBANG 12/13/1993
2 17012 2012.KPT.POLSUSKA.043 BERRY PURNA NUGRAHA PALEMBANG 10/2/1994
3 13669 2012.KPT.POLSUSKA.093 M. RUNZUL FAHMI PALEMBANG 11/4/1990
4 18601 2012.KPT.POLSUSKA.120 RAHMAD KURNIAWAN PALEMBANG 11/3/1989
5 14934 2012.KPT.POLSUSKA.141 SAHRUL HAMIDI PALEMBANG 6/15/1990
SUB DIVISI REGIONAL III.2 TANJUNGKARANG
LOKASI :  BALAI PENGOBATAN PT. KAI (PERSERO),  JL. KOTA RAJA NO.1 STASIUN TANJUNGKARANG
1 22940 2012.TNK.POLSUSKA.001 ACHMAD IRFAN HERANDI SUKANA BANDAR LAMPUNG 7/28/2012
2 18531 2012.TNK.POLSUSKA.020 APRIDONA TANJUNG TIGA 10/3/1988
3 13872 2012.TNK.POLSUSKA.052 EKO ARIYANTO ADIPURO 5/4/1990
4 23156 2012.TNK.POLSUSKA.062 FADILLAH ROMADON BANDAR LAMPUNG 3/18/1993
5 22190 2012.TNK.POLSUSKA.085 JUNI ISKANDAR TAMBAH MULYO 6/16/1992
6 19172 2012.TNK.POLSUSKA.114 NURUL HIDAYAT BANDAR LAMPUNG 3/8/1992

 

Published on 14 Dec 2012

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI DAN WAWANCARA) REKRUT EKSTERNALUNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

LOGO PT KAIPENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP III (TES PSIKOLOGI DAN WAWANCARA)REKRUT EKSTERNALUNTUK CUSTOMER SERVICE TINGKAT DIPLOMA III (D3) TAHUN 2012

DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

 

 

Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Customer Service Tingkat Diploma III (D3) Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan Lulus dan mengikuti Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) sebagaimana daftar terlampir  di bawah ini.

 

Pelaksanaan Tes Kes Laboratorium pada :

HariTanggal

Pukul

Lokasi Tes

::

:

:

Sabtu8 Desember 2012

07.00 WIB s/d selesai

Laboratorium BIO TEST

Jl. Naripan No. 41 Bandung.

 

Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA.
2. Pada saat mengikuti seleksi tahap IV. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.
4. Peserta diwajibkan berpuasa pada pukul 22.00 wib sampai dengan pemeriksaan kesehatan laboratorium (tidak boleh makan, mengkonsumsi obat-obatan dan minum, kecuali minum air putih). 
Keterangan : Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) akan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2012 melalui website http://rekrut.kereta-api.co.id/

 

NO NO REG NO TEST NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
1 3233 2012.KP.CS.009 ANA ISWARI SLEMAN 5/4/1990
2 9120 2012.KP.CS.012 ANNISA YUANTRI BANDUNG 11/18/1988
3 122 2012.KP.CS.013 ARI ISMIAYANTI CIANJUR 2/7/1990
4 484 2012.KP.CS.026 DAVIQ HUDA NUR HAKIM SEMARANG 8/11/1989
5 11885 2012.KP.CS.044 HERI KRISTIANTORO BEKASI 12/25/1987
6 2640 2012.KP.CS.052 KHARA PUTRA KUSMAHADI BANDUNG 11/19/1989
7 12998 2012.KP.CS.055 LUCYANA E U SIAHAAN TIGALINGGA 9/11/1989
8 11720 2012.KP.CS.064 MUKHODIMAH CIREBON 7/6/1989
9 6129 2012.KP.CS.066 NILA AMALIAH SEMARANG 11/22/1988
10 12828 2012.KP.CS.080 RIA SETYA RAHAYU GRESIK 10/25/1990
11 7424 2012.KP.CS.081 RIAN HABIBI KUNINGAN 5/3/1991
12 9456 2012.KP.CS.096 SHINTA GUNUNG MERAKSA BR 12/19/1988
Published on 03 Dec 2012

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP IV (KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUTMEN EKSTERNAL UNTUK MASINIS TINGKAT SLTA TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP IV (KESEHATAN LABORATORIUM) REKRUTMEN EKSTERNAL UNTUK MASINIS TINGKAT SLTA TAHUN 2012DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

 

Berdasarkan hasil seleksi Tahap IV (Tes Kesehatan Laboratorium) Rekrut Eksternal Untuk Masinis  Tingkat SLTA Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  yang dinyatakan  Lulus  adalah sebagaimana daftar terlampir di bawah ini.  

Bagi peserta yang dinyatakan lulus supaya hadir pada :

Hari/TanggalPukul :: Senin, 3 Desember 201207.00 s/d selesai
Acara : Pengarahan dan Tandatangan Kontrak Magang
Lokasi Tes : Sesuai Daftar Terlampir
Ketentuan : 1. Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA
2. Peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
3. Peserta wajib membawa :
a.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.
b.  Asli Ijazah terakhir.
c.  Asli NEM.
d.  Surat Keterangan Bebas Narkoba
e.  Membawa  Materai Rp.6.000,00 2 (dua) buah.

 

NO NO REG NO TEST NAMA TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
DAERAH OPERASI 1 JAKARTA
LOKASI : RUANG ARJUNA LANTAI II KANTOR DAOP 1 JAKARTA,  JL. TAMAN STASIUN NO.1 JAKARTA KOTA
1 483 2012.MAS.DI.007 ABDUL ZALIL BLORA 3/28/1988
2 6196 2012.MAS.DI.027 ADE ACHDIAT ARDIADI GARUT 12/16/1990
3 11605 2012.MAS.DI.038 ADI BASUKI CIAMIS 10/9/1991
4 4871 2012.MAS.DI.060 AGUNG HUTAMA PUTRA KULONPROGO 11/12/1988
5 8282 2012.MAS.DI.076 AGUS LAKSONO SURAKARTA 8/31/1989
6 423 2012.MAS.DI.087 AGUS SUROTO BLORA 8/19/1989
7 2514 2012.MAS.DI.090 AGUS TRI LEKSONO BREBES 8/24/1993
8 8843 2012.MAS.DI.105 AHMAD SUTRISNO TEGAL 5/26/1990
9 2017 2012.MAS.DI.127 ALAN KASTOLANI CIREBON 10/3/1993
10 11988 2012.MAS.DI.130 ALEX FANDY KHUSUMA MAGETAN 9/2/1989
11 7257 2012.MAS.DI.189 ANJAR KIRMAWAN SURAKARTA 1/30/1988
12 1290 2012.MAS.DI.191 ANTON SUDARSONO KEDIRI 10/18/1992
13 2886 2012.MAS.DI.202 ARI DWI SAPTHOMO JAKARTA 9/24/1992
14 1670 2012.MAS.DI.239 ASEP SARIPUDIN BEKASI 5/19/1993
15 9461 2012.MAS.DI.241 ASEP SUSANTO CIREBON 1/23/1989
16 11220 2012.MAS.DI.260 BAGUS SETIADI SURABAYA 8/14/1992
17 560 2012.MAS.DI.268 BARITA HAMONANGAN SINAGA RONDANG 1/12/1991
18 11124 2012.MAS.DI.271 BAYU IRAWAN BANTUL 7/3/1992
19 10558 2012.MAS.DI.281 BISRI LATIF MUSTOFA BANTUL 6/21/1988
20 329 2012.MAS.DI.296 CATUR AGUS SETIAWAN SURABAYA 8/17/1990
21 10419 2012.MAS.DI.299 CECEP SUPRIYADI CIREBON 11/7/1986
22 2703 2012.MAS.DI.332 DEDI HARTANTO PEKALONGAN 12/28/1992
23 10879 2012.MAS.DI.343 DENI NOVI PRATAMA BANJARNEGARA 11/8/1991
24 4067 2012.MAS.DI.380 DIMAS WIDYANTORO NGAWI 8/27/1994
25 9909 2012.MAS.DI.382 DINAR AKHMAD TRIFANA KARANGANYAR 6/23/1994
26 11773 2012.MAS.DI.405 DWI HARSONO MADIUN 4/13/1994
27 5862 2012.MAS.DI.410 DWI NUR WIBOWO MAGETAN 3/23/1991
28 1325 2012.MAS.DI.411 DWI PURNIAWAN BLITAR 5/7/1993
29 13965 2012.MAS.DI.415 DWIYANTO BOYOLALI 2/24/1995
30 3535 2012.MAS.DI.422 EDY CAHYONO REMBANG 11/18/1993
31 5952 2012.MAS.DI.433 EKA NUGRAHA KUNINGAN 1/12/1991
32 11563 2012.MAS.DI.440 EKO SAPUTRA MEDAN 11/1/1992
33 7919 2012.MAS.DI.441 EKO SUPRIYADI KULON PROGO 1/8/1989
34 1196 2012.MAS.DI.458 FAJAR HENDRIKA KEBUMEN 4/5/1988
35 2689 2012.MAS.DI.467 FATHAR AZMI JAKARTA 3/20/1995
36 7641 2012.MAS.DI.468 FATHIR SUPRIYONO CILACAP 1/19/1990
37 8111 2012.MAS.DI.469 FATKHURROHMAN KEBUMEN 11/11/1992
38 7034 2012.MAS.DI.479 FERRI ADE SANTO BEKASI 2/8/1992
39 12770 2012.MAS.DI.537 HASAN BASRI CIREBON 5/20/1987
40 4870 2012.MAS.DI.574 IAN JUSTIAN CIAMIS 3/9/1989
41 2747 2012.MAS.DI.620 IWAN FAUZI PEMALANG 10/5/1990
42 5577 2012.MAS.DI.625 JAKA PERMANA JAKARTA 9/10/1989
43 9160 2012.MAS.DI.637 JUANDA ANDRIAN JAKARTA 7/5/1990
44 1642 2012.MAS.DI.646 KELANA KARNA CIREBON 3/5/1987
45 4916 2012.MAS.DI.659 KURNIA ADI PUTRA BANYUMAS 7/11/1990
46 8389 2012.MAS.DI.686 MA1RUF DZIKRULLOH KEBUMEN 1/14/1995
47 4685 2012.MAS.DI.694 MAMAY KOMARUDIN SUMEDANG 1/7/1988
48 2298 2012.MAS.DI.737 MOHAMAD SUBEKHI TEGAL 2/7/1991
49 393 2012.MAS.DI.738 MOHAMAD YOGIE HERTANTO CIREBON 5/14/1988
50 205 2012.MAS.DI.745 MUADI CIREBON 9/22/1989
51 12090 2012.MAS.DI.747 MUCHAMAD ROFIK TEGAL 1/10/1986
52 12213 2012.MAS.DI.748 MUCHAMMAD YUNUS MAGELANG 1/19/1989
53 502 2012.MAS.DI.755 MUHAMAD AGUS HARTONO CIREBON 8/17/1994
54 1190 2012.MAS.DI.756 MUHAMAD AKMALUDIN JIDNI SERANG 7/23/1994
55 9209 2012.MAS.DI.782 MUHAMMAD ARIFIN JAKARTA 2/27/1992
56 5723 2012.MAS.DI.825 NASHIHUN IBNU ABBAS BEKASI 2/4/1991
57 6068 2012.MAS.DI.826 NASIH JANAN HANIEF KEBUMEN 4/19/1990
58 12063 2012.MAS.DI.828 NATSIR ALBANA TEGAL 7/11/1988
59 8021 2012.MAS.DI.836 NOPA DITIA PUTRA SEMARANG 11/1/1989
60 1654 2012.MAS.DI.837 NOPI SUSANTO CIANJUR 11/14/1993
61 1330 2012.MAS.DI.855 NURUL FIRDAUS CIREBON 6/15/1990
62 178 2012.MAS.DI.865 OKTARIYANTO EKO SAPUTRO SRAGEN 10/5/1993
63 8818 2012.MAS.DI.890 PURWO SETIO ADI KEBUMEN 8/29/1988
64 2727 2012.MAS.DI.922 REVAN KUSWENDI BREBES 2/4/1986
65 9604 2012.MAS.DI.941 RILISTYAN ADI WIBOWO PURWOKERTO 4/24/1987
66 13255 2012.MAS.DI.945 RINGGA HELSA PUTRA BANJARNEGARA 11/19/1988
67 2865 2012.MAS.DI.957 RIYADI KEBUMEN 8/26/1991
68 8055 2012.MAS.DI.958 RIYAN TRI PRABOWO GROBOGAN 4/28/1993
69 8140 2012.MAS.DI.960 RIYANTINO JOKO SAPUTRO MAGELANG 3/12/1994
70 12009 2012.MAS.DI.966 RIZKI FAJAR UTOMO PEMALANG 5/3/1994
71 924 2012.MAS.DI.971 RIZKI ZAKARIA JAKARTA 3/28/1991
72 4669 2012.MAS.DI.973 RIZKY SIGIT ADIPUTRA JAKARTA 2/25/1994
73 13054 2012.MAS.DI.982 ROKHIWAN BANYUMAS 12/17/1988
74 3139 2012.MAS.DI.983 ROMY GINAWANSYAH CIREBON 12/21/1994
75 4564 2012.MAS.DI.987 RONI RAISMAN BANDUNG 8/28/1992
76 2752 2012.MAS.DI.993 RUDI PERDIANSAH BOGOR 8/14/1992
77 6152 2012.MAS.DI.998 RUDI WIBOWO JAKARTA 6/26/1993
78 7187 2012.MAS.DI.999 RUDY FRIMA JAKARTA 4/10/1989
79 9661 2012.MAS.DI.1004 RUSMAWI SUBANG 12/8/1985
80 4856 2012.MAS.DI.1005 RUSTAMI ASNAN KEBUMEN 9/12/1989
81 6659 2012.MAS.DI.1028 SAPTAMA DWI PUTRA SLEMAN 9/17/1991
82 307 2012.MAS.DI.1035 SENDI AKHMAD FAUZY 21 SEPTEMBER 1989 9/21/1989
83 3495 2012.MAS.DI.1052 SIGIT NUGROHO SEMARANG 3/1/1990
84 5682 2012.MAS.DI.1075 SUDARMONO GUNUNGKIDUL 12/11/1987
85 3832 2012.MAS.DI.1077 SUGENG MADIUN 7/5/1990
86 13810 2012.MAS.DI.1104 SYAIDINA ALI BOGOR 1/14/1994
87 2191 2012.MAS.DI.1126 TOPAN HARIMURTI MADIUN 12/2/1992
88 7059 2012.MAS.DI.1135 TRI NUGROHO KEBUMEN 9/6/1993
89 3857 2012.MAS.DI.1137 TRI WAHYUDI KEBUMEN 6/14/1987
90 293 2012.MAS.DI.1139 TRI WIDODO SRAGEN 1/12/1989
91 6051 2012.MAS.DI.1140 TRIASMOKO RAGIL ERLANDO BREBES 8/22/1988
92 8781 2012.MAS.DI.1156 WAHYU ADITAMA CILACAP 9/17/1991
93 7439 2012.MAS.DI.1159 WAHYU BAGUS TRIYANTO BANYUMAS 9/1/1991
94 637 2012.MAS.DI.1174 WAHYUDI NUR DIANTORO BLORA 12/9/1994
95 4741 2012.MAS.DI.1178 WARSA BOGOR 5/28/1986
96 8446 2012.MAS.DI.1186 WIDYATMOKO BANYUMAS 8/14/1993
97 9264 2012.MAS.DI.1191 WISHNU WURYARADYA BLORA 10/2/1992
98 11663 2012.MAS.DI.1205 YAYAN HARI PRAMANA BANYUMAS 1/2/1995
99 6979 2012.MAS.DI.1206 YAYAN SOPIAN GARUT 6/28/1988
100 2333 2012.MAS.DI.1209 YOGA PRAMANA PURWOKERTO 8/23/1986
101 8861 2012.MAS.DI.1223 YUGO GINANJAR KEBUMEN 7/24/1991
102 6777 2012.MAS.DI.1234 YUSUF SOFYAN GARUT 4/7/1992
103 11786 2012.MAS.DI.1236 ZAENAL ABIDIN SEMARANG 7/2/1990
104 4745 2012.MAS.DI.1243 ZANUARDI NUGROHO JATI SLEMAN 1/2/1993
SUB DIVISI REGIONAL III.2 TANJUNGKARANG
LOKASI : KANTOR SUB DIVRE III.2 TANJUNGKARANG, JL. TEUKU UMAR NO.23  BANDAR LAMPUNG
1 5628 2012.TNK.MAS.067 ALI MUHAMAD FAUZI PALEMBANG 4/15/1993
2 3713 2012.TNK.MAS.079 ANDIKA JONATA KOTABUMI 12/30/1987
3 11154 2012.TNK.MAS.090 ANGGA ADI SURINDA SRIDADI 1/5/1993
4 11433 2012.TNK.MAS.113 ARDIANSYAH KOTABUMI 8/10/1989
5 7616 2012.TNK.MAS.115 ARDIYANSAH PANJANG 12/16/1990
6 3000 2012.TNK.MAS.209 DERI SUSANTO BANDAR LAMPUNG 12/23/1993
7 12748 2012.TNK.MAS.218 DIKY NANDA PRATAMA PALEMBANG 10/24/1994
8 12535 2012.TNK.MAS.219 DIMAS AMINUDIN SAPUTRA METRO 5/4/1992
9 380 2012.TNK.MAS.231 DWI RESTU SEPTIANTO BANYUMAS 9/21/1993
10 2159 2012.TNK.MAS.239 EDWAR PRATAMA LAMPUNG 2/16/1994
11 13319 2012.TNK.MAS.253 ELVANSIUS AGUSNINTO BARUS DELITUA 8/22/1988
12 7537 2012.TNK.MAS.256 ERI SANDY PRABUMULIH 7/30/1991
13 7698 2012.TNK.MAS.259 ERIX SAPUTRA PAJAR BARU 12/14/1990
14 11684 2012.TNK.MAS.267 FAROUQ SADIAN RIVAI BANYUMAS 8/23/1993
15 3511 2012.TNK.MAS.268 FAUZI BATURAJA 11/4/1994
16 6791 2012.TNK.MAS.279 FENDI WAHYUDI BANDAR LAMPUNG 7/28/1990
17 172 2012.TNK.MAS.315 HARIS PADILAH PALEMBANG 3/28/1993
18 9793 2012.TNK.MAS.319 HARLIANDIKA RADITIA KOTO KERAS 12/31/1991
19 8334 2012.TNK.MAS.352 INDRA ANGKASA PANJANG 7/28/1988
20 9253 2012.TNK.MAS.357 IQBAL ADE ROMADONI BANDAR LAMPUNG 3/5/1994
21 9070 2012.TNK.MAS.394 LUKMAN HAKIM PALEMBANG 10/14/1994
22 6493 2012.TNK.MAS.397 M INDO SAPUTRA PALEMBANG 7/24/1993
23 6483 2012.TNK.MAS.402 M. ARI WIBOWO KOTABUMI 5/30/1994
24 99 2012.TNK.MAS.403 M. IMAM SYUKRON PALEMBANG 10/22/1994
25 10103 2012.TNK.MAS.436 MUHAMAD FARIZKY PALEMBANG 2/24/1993
26 3468 2012.TNK.MAS.441 MUHAMAD SOLIHIN OKU TIMUR 5/26/1988
27 12167 2012.TNK.MAS.498 OKTARIAN PALEMBANG 6/5/1992
28 1583 2012.TNK.MAS.517 PUJI TRIYONO PALEMBANG 9/12/1989
29 3961 2012.TNK.MAS.567 RIFQON FAJRI KOTABUMI 9/18/1987
30 1721 2012.TNK.MAS.632 SETIONO PURWODADI DALAM 5/3/1991
31 8445 2012.TNK.MAS.636 SIGIT HARJANTO PALEMBANG 6/11/1991
32 4622 2012.TNK.MAS.698 WAHYU SASONGKO ADIPURO 12/18/1993
33 3945 2012.TNK.MAS.706 WAYAN ARIEF KRISNANTHA PUGUNG RAHARJO 10/28/1992
34 1878 2012.TNK.MAS.712 WUJUD PRATAMASANJAYA TANJUNG ENIM 2/6/1993
Published on 29 Nov 2012

HASIL PENILAIAN KEGIATAN PLPG KEMENAG 2012 RAYON 107 UNIVERSITAS LAMPUNG

PENGUMUMAN
Nomor : 1224/UN26/PSG/2012

Bersama ini kami informasikan kepada seluruh peserta PLPG tahun 2012 Kementerian Agama (KEMENAG) tentang hasil penilaian kegiatan PLPG Tahun 2012, dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Unduh Surat/Informasi.
  • Surat ke dinas.
  • Unduh Hasil Penilaian.
  • Form Biodata Kelulusan (tanpa materai).
  • Unduh Surat Pernyataan khusus peserta PLPG berstatus Klarifikasi (K).
  • Verifikasi Data ditujukan bagi peserta PLPG berstatus Lulus (L),jika ada perubahan data yang tidak sesuai (contoh: nama atau tempat tanggal lahir), data diemail ke : kipunila@gmail.com subject:KEMENAG.
  • Secara kolektif kelengkapan berkas dikirim ke masing-masing MAPENDA kab./kota.
  • MAPENDA kab./kota mengirimkan berkas ke rayon 107 universitas lampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 19 November 2012
Panitia Sertifikasi Guru
Rayon 107 Universitas Lampung
Ketua,

Dto,

Drs. Buchori Asyik, M.Si.
NIP 19560108 198503 1 002

INFORMASI CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU 2013

INFORMASI SERTIFIKASI 2013

Selamat Datang

Verifikasi Data

Terkait tahap verifikasi data guru, daftar guru belum bersertifikat pendidik dan panduan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 dapat dilihat melalui tautan berikut ini

Informasi Sebelumnya

Informasi OSN Guru

Informasi terkait Olimpiade Sains Nasional Guru. Penetapan peserta OSN Guru dan undangan OSN Guru

Diklat Pasca UKA

Kisi-Kisi Uji Kompetensi Guru

Materi PLPG

Kisi-Kisi Uji Kompetensi Awal

Informasi Calon Peserta Sertifikasi Guru